TRIBUNNEWSSULTRA.COM- Berikut ini hasil evaluasi program Pembanguan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Percepatan Penurunan Stunting, adapun tanggapan BKKBN Jawa Tengah menyatakan harus diperbaiki tahun depannya. 

Seperti diketahui, perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah menggelar kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Promosi dan KIE dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting melalui SIGA dan SMART yang digelar di Hotel Santika Premiere Kota Semarang, Rabu (6/12/2022).

Kegiatan ini menjadi bagian dari proses evaluasi dari program Pembanguan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan percepatan penurunan stunting.

Dihadiri para pengelola program diantaranya kabupaten/kota seluruh Jawa Tengah, khususnya bidang Keluarga Sejahtera.

Beberapa hal dalam kegiatan tersebut diungkapkan mengenai sederet evaluasi pada setiap capaian program. 

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah drg Widwiono, M. Kes, mencatat ada beberapa evaluasi yang harus diperbaiki untuk tahun depan oleh para pemerintah daerah di Jawa Tengah. 

Pertama adalah berkaitan dengan serapan anggaran yang masih belum maksimal.

Baca juga: BKKBN Gelar Forum Nasional Stunting 2022 Dihadiri Maruf Amin, Upaya Kolaboratif Pemerintah & Swasta

“Terkait serapan anggaran yang masih banyak terjadi ketimpangan. Ada (daerah) yang sudah 97 persen, tapi ada juga yang masih 20 persen. Sekali lagi, sampaikan saja apa kendala atau kesulitannya,” kata Widwiono.

Dia pun memberikan strategi yang dapat diterapkan di tahun depan agar penyerapan anggaran dapat maksimal yaitu dengan melibatkan mitra kerja program, seperti PKK, TNI, POLRI dan organisasi kemasyarakatan lainnya. 

Widwiono menjelaskan, pemerintah pusat akan melakukan penyesuaian jika anggaran yang sudah digelontorkan kepada daerah tidak terserap secara maksimal, berupa pengurangan anggaran di tahun berikutnya. 

"Awal tahun depan, tahun 2023, saya akan mengawali fokus ke daerah - daerah yang ada di zona merah dalam pelaksanaan program, dan bertahap nanti ke daerah zona dibawahnya,” jelasnya. 

Berikutnya, Widwiono juga mengevaluasi program New SIGA (Sistem Informasi Keluarga) yang masih sangat minim di wilayahnya. 

Belum maksimalnya implementasi New SIGA ini menurutnya sedikit banyak mempengaruhi dalam penyusun kebijakan yang tepat sasaran.

"Berbicara tentang SIGA, maka kita bicara tentang proses pencatatan pelaporan, kalau saya amati perjalanannya di Jawa Tengah cukup bagus dibanding provinsi lain, cakupannya sudah 40 persen. lebih, meskipun menurut saya itu belum maksimal,” ungkapnya.

Namun, dia memahami kondisi tersebut mengingat sistem ini merupakan pembaharuan dari sistem sebelumnya, dimana cukup banyak tambahan variabel baru sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi.