TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia ( ISMEI ) meminta Presiden RI beserta elemen pemerintahan untuk fokus melakukan stabilisasi harga bahan pokok.

Mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak ( BBM ), serta meninjau kembali kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang ketiganya merupakan fokus utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Badan pimpinan ISMEI terpilih 2021-2023, Muh Fachri Dangkang mengatakan fenomena kelangkaan BBM jenis solar dan pertalite (RON 90) yang melanda berbagai daerah di Indonesia.

Serta naiknya harga kebutuhan pokok yang dipicu tekanan global hari ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk segera diatasi.

Baca juga: Demo 11 April di DPR Bukan untuk Gulingkan Jokowi, BEM SI: Oposisi saat Ini Lemah

Dikarenakan hal ini merupakan sebuah fenomena yang jika dibiarkan berlarut-larut akan memberikan tekanan  yang luar biasa terhadap kelangsungan hidup masyarakat.

Bahkan menghambat upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang sedang berjalan.

Fachri mengatakan, dengan terkendalinya pandemi covid-19 secara otomatis akan terjadi peningkatan aktivitas bisnis secara fisik.

"Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mampu melakukan kalkulasi dan memproyeksikan  konsumsi BBM) yang dibutuhkan masyarakat secara tepat berdasarkan data-data sebelumnya agar kejadian seperti ini dapat diantisipasi," ujarnya.

Tidak hanya itu,  pada 1 April 2022 mulai pukul 00:00 waktu setempat, BBM Non Subsidi Gasoline RON 92 (Pertamax) dinaikkan harganya menjadi Rp 12.500 per liter dari harga sebelumnya Rp 9 ribu per liter.

Menurutnya, hal ini merupakan sebuah kebijakan yang diterbitkan pemerintah tanpa memperhatikan daya beli masyarakatnya.

Baca juga: Aksi Nasional 11 April 2022 di Kendari Bentrok, Mahasiswa dan Polisi Bersitegang Saat Demo di DPRD

“Perhatian penuh dari pemerintah dalam mengatasi persoalan ini sangat dibutuhkan, apalagi menjelang lebaran arus mudik yang meningkat diiringi konsumsi BBM yang meningkat pula," ujarnya.

Maka dari itu, kata dia, Pemerintah harus segera melakukan evaluasi kebijakan sehingga kelangkaan hingga naiknya harga BBM dapat segera diatasi.

Fachri Dangkang beranggapan jika hal ini terus berlanjut maka akan memberikan dampak buruk bagi aktivitas perekonomian dan menimbulkan chaos dimasyarakat.

Selanjutnya, naiknya harga kebutuhan pokok di tengah gejolak kelangkaan BBM menjadi sebuah keprihatinan.

Pasalnya hal ini seakan menjadi sebuah fenomena tahunan, khususnya di setiap perayaan hari raya agama yang akan selalu berbanding lurus dengan lonjakan harga kebutuhan pokok.

Ini merupakan sebuah masalah klasik dari tahun ke tahun dan tidak pernah mendapatkan penyelesaian oleh pemerintah.

"Seakan hal ini merupakan sesuatu hal yang mustahil untuk dapat diselesaikan oleh pemerintah," tuturnya.

Fachri mengatakan pihaknya sempat memantau beberapa kebutuhan pokok yang mengalami lonjakan harga yang begitu tajam, mulai awal Januari hingga April 2022.

Mengutip catatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN).

Beras : Awal Januari Rp11.750 per kg, - Awal April Rp11.800 Per kg

Daging Sapi : Awal Januari Rp124.950/kg – awal april Rp130.450 per kg

Daging Ayam : Awal Januari Rp35.226 per kg – awal April Rp37.650 per kg

Telur Ayam : Awal Januari Rp23.826 per kg – Awal April Rp25.650 per kg

Bawang Merah : Awal Januari Rp30.200 per kg - awal April Rp35.550 per kg

Bawang Putih : Awal Januari Rp30.150 per kg, - awal April Rp33.050 per kg

Cabai Merah : Awal Januari Rp47.250 per kg, - awal April  Rp53.450 per kg

Gula Pasir : awal Januari Rp14.150 per kg - awal April Rp15.200 per kg

Minyak goreng : awal januari Rp.14.00 per liter – awal April. Rp 26.250 per liter.

Lanjutnya, fenomena naiknya harga kebutuhan pokok membuat masyarakat sangat tertekan.

Baca juga: Potret Aksi Long March Mahasiswa UHO Kendari Menuju DPRD Sultra, Tolak Kebijakan Pemerintah Pusat

Sebab baru saja bangkit dari hantaman Pandemi Covid-19 yang sudah berangsur pulih. Justru ditimpa dengan kelangkaan dan melonjaknya harga kebutuhan pokok.

Belum lagi ditambah dengan kenaikan PPN dari 10 % menjadi 11 %, maka perlu menjadi perhatian serius pemerintah, dikarenakan yang terkena dampak dari kenaikan PPN adalah Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM).

"Seharusnya pemerintah sudah dapat menarik kesimpulan dan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu dan tidak memberatkan masyarakat," tegasnya.

Lanjutnya, bukan justru tampak seolah olah pemerintah lepas tangan dan menutup mata terhadap permasalahan yang menyangkut keberlangsungan hidup orang banyak.

Sekarang, Presiden beserta seluruh elemen pemerintahan harus bersatu dan sinergi untuk fokus melakukan stabilisasi harga bahan pokok dan mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak BBM yang terjadi hari ini.

"Serta menyudahi dulu drama wacana 3 periode dan penundaan pemilu yang akhir-akhir ini sering didengungkan oleh para pemangku kebijkan," ucapnya.

Hal ini sangat mengganggu aktivitas ekonomi dikarenakan unjuk rasa dan penolakan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dihampir seluruh daerah yang ada di indonesia.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih.

Menurutnya,ada beberapa hal yang menyebabkan kelangkaan BBM, di antaranya lonjakan harga minyak, meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya sejak pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)