Demo 11 April di DPR Bukan untuk Gulingkan Jokowi, BEM SI: Oposisi saat Ini Lemah

BEM SI menegaskan demo tersebut bukan bertujuan untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Editor: Ifa Nabila
KOMPAS.COM/REZA AGUSTIAN
Mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI menyempatkan salat berjamaah sebelum memulai aksi unjuk rasa menolak 3 periode jabatan presiden di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 28 Maret 2022. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Demo yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 11 April 2022.

BEM SI menegaskan demo tersebut bukan bertujuan untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, mahasiswa bergerak sebagai oposisi pemerintah, sedangkan oposisi hari ini semakin lemah.

"Di sini kami bukan untuk menggulingkan (Jokowi), kami tegas bahwa mahasiswa berdiri tegak sebagai oposisi, sebagai pengawas dan pengontrol kebijakan pemerintah, karena hari ini oposisi itu lemah," kata Koordinator BEM SI Kaharuddin dalam keterangan pers, Jumat (8/4/2022) lalu.

Baca juga: Demo 11 April Batal Digelar di Depan Istana Negara, Ini Alasan BEM SI Beralih Geruduk Gedung DPR RI

Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal mengatakan, mereka merumuskan enam tuntutan yang akan disampaikan.

Yang pertama adalah meminta Presiden untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.

Menurut BEM SI wacana itu sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.

Kedua, menuntut dan mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.

Baca juga: BEM SI Bantah Tuntut Jokowi Turun dari Jabatan Presiden dalam Demo 11 April

Tuntutan ketiga adalah mendesak dan menuntut Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran.

"Tuntutan keempat, mendesak dan menuntut Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait," kata Lutfhi. Kelima, mendesak dan menuntut Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.

Tuntutan keenam, menuntut dan mendesak Jokowi-Maruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mempersilakan para mahasiswa berunjuk rasa.

Namun, dia berpesan supaya mahasiswa tidak melanggar hukum dalam melakukan aksi.

Baca juga: Demo 11 April Pindah ke DPR, Puan Maharani Angkat Bicara: Jangan Terprovokasi

"Pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkistis, dan tidak melanggar hukum," kata Mahfud.

Mahfud juga meminta supaya aparat keamanan melakukan pengamanan sebaik mungkin dan tidak bersikap represif terhadap para peserta aksi unjuk rasa.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved