TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWE - Forum Guru Honorer (FGH) Konawe meminta guru Taman Kanak-Kanak (TK) diakomodir dalam perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal ini disampaikan Ketua FGH Konawe, Haspian seusai rapat dengar pendapat (RDP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, Jumat (11/2/2022).

Haspian mengatakan, pihaknya tidak menentukan jumlah kuota yang harus disediakan pemerintah, karena banyak guru honorer yang mengajar di TK telah bersertifikasi.

"Mereka saja yang (menentukan) seusai kebutuhan yang ada di Kabupaten Konawe," kata Haspian kepada TribunnewsSultra.com.

FGH Konawe berharap pemerintah ke depan dapat membuka kuota untuk PPPK Guru TK dan mendorong agar TK yang berstatus swasta dialihkan menjadi negeri.

Baca juga: Tidak Ada Kuota PPPK untuk Guru TK di Konawe, Ratusan Guru Honorer Mengadu Ke DPRD

"Yang memenuhi syarat itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bisa mengevaluasi dinegerikan sehingga bisa tercapai kuota yang kami inginkan," ujarnya.

Haspian menyambut baik usulan pembukaan kuota PPPK Guru TK dan pengalihan status TK swasta yang secepatnya diselesaikan dalam tahun ini.

"Kalau bisa bulan ini, kalau bisa terakomodir, bisa direalisasikan pemerintah mengapa tidak. Lebih cepat lebih bagus," sebutnya.

Menurutnya hal tersebut harus dikembalikan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, sebab total guru honorer TK di Konawe berjumlah 327 orang.

Untuk permintaan dibukanya kuota PPPK Guru TK, Haspian menjelaskan, secara tidak langsung juga berhubungan terkait wacana pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer 2023 mendatang.

Baca juga: Soal Pengurusan SK Honor dan Daftar Riwayat Hidup Calon PPPK Guru di Konawe, Ini Kata Kadis Dikbud

"Jadi kami juga guru honorer yang belum terakomodir ada kiat-kiat ke situ," jelasnya.

Haspian berpesan agar Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi mengakomodir pembukaan kuota PPPK Guru TK di Konawe dalam perekrutan PPPK yang akan datang. (*)

(TribunnewsSultra.com/Arman Tosepu)