Selain itu, kata Haspian, terkait pembayaran Rp50 ribu kepada sejumlah calon PPPK Guru yang melakukan pengurusan merupakan kesepakatan forum.

Hal tersebut juga, katanya sudah dirapatkan pihaknya di 29 kecamatan di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

"Jadi kalau teman-teman mau kerja sendiri tapi dengan catatan kita satu redaksi dan konsideran supaya minggu ketiga bulan Februari kita sudah terima SK dan NIP," lanjutnya.

Haspian menjelaskan, penarikan Rp50 ribu per orang itu akan digunakan untuk membeli tinta printer, kertas, dan catridge.

"Kita fasilitasi teman-teman karena deadline waktu yang diberikan untuk penerbitan SK Honor. Kapan lagi terlambat masuk, maka terima NIP SK Honornya kapan. Kami hanya fasilitasi," ujarnya.

Baca juga: Alur dan Jadwal Seleksi Kompetensi Tahap II PPPK Guru 2021, Dimulai 24 hingga 30 Oktober

Ia juga membantah pengurusan sejumlah calon PPPK Guru itu bukan dalam rangka pembuatan SK Honor serta tidak ada pemaksaan sama sekali.

"Ini saya tidak paksa dengan catatan itu sesuai dengan deadline waktu kemudian harus sama konsiderannya, harus sama redaksi, jadi ayo kita kerja sama-sama," jelasnya.

Bahkan, kata Haspian, biaya Rp50 ribu tersebut sukarela dikeluarkan oleh para calon PPPK Guru. Di mana, jumlah bervariatif ada Rp20 ribu hingga Rp50 ribu. (*)

(TribunnewsSultra.com/Arman Tosepu)