Gejolak Partai Demokrat

Sumpah Setia ke AHY Pakai Bahasa Tolaki, Ketua Demokrat Sultra: Lebih Baik Mati Daripada Berkhianat

Editor: Aqsa
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Dewan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra) Muhammad Endang SA menyampaikan sumpah setia kepada Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra) Muhammad Endang SA menyampaikan sumpah setia dalam bahasa Tolaki.

Sumpah setia tersebut disampaikan Endang atas kepemimpinan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY).

“Menyatakan tetap setia hingga akhir, hingga titik darah penghabisan kepada Bung Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Umum DPP Partai Demokrat,” kata Ketua DPD Demokrat Sultra Muhammad Endang SA.

Penegasan itu diklaim Endang mewakili pengurus DPD Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra), dewan pimpinan cabang (DPC), dewan pimpinan anak cabang (DPAC), hingga DPRT se Sultra.

Kisruh KLB Demokrat, Rusda Mahmud Sebut Ada Rekayasa dan Tidak Sesuai AD/ART

Pilih AHY atau Moeldoko Hasil KLB Demokrat? Kader Kendari Ogah Komentar, Tunggu Petunjuk Provinsi

Pengamat Politik Sultra Prediksi Demokrat Daerah ke Moeldoko, Termasuk Sulawesi Tenggara

Elite Demokrat Sultra Sebut Tak Kenal Moeldoko, KLB Bodong, Pasang Dada ke AHY, Kata Endang?

Pada bagian akhir pidatonya, Endang kembali menegaskan sumpah setia kepada AHY sebagai Ketua Umum Demokrat dalam bahasa Tolaki.

“Artinya, lebih baik mati daripada mundur dan berkhianat,” tegas Endang disambut sorak sorai kader dan pengurus Partai Demokrat dalam cuplikan video yang dibagikan akun Twitter @pdemokrat.

Ketua Dewan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra) Muhammad Endang SA menyampaikan sumpah setia kepada Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Tangkapan layar Twitter @pdemokrat)

Ketua DPD Demokrat Sultra Muhammad Endang SA juga menyatakan menolak pelaksanaan Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang, Sibolangit, Sumatera Utara (Sumut).

Endang menyebut KLB yang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat tandingan adalah ilegal.

Begitupun dengan segala produk dan hasilnya.

Calon Bupati Konawe Selatan (Konsel) tersebut sekaligus mengimbau pemerintah dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyelamatkan demokrasi.

“Kemudian kami juga menyampaikan kepada pemerintah dan seluruh rakyat mari kita sama-sama menyelamatkan demokrasi,” ujar Ketua DPD Demokrat Sultra Muhammad Endang SA.

Kisruh KLB Demokrat, Rusda Mahmud Sebut Ada Rekayasa dan Tidak Sesuai AD/ART

Pilih AHY atau Moeldoko Hasil KLB Demokrat? Kader Kendari Ogah Komentar, Tunggu Petunjuk Provinsi

Pengamat Politik Sultra Prediksi Demokrat Daerah ke Moeldoko, Termasuk Sulawesi Tenggara

Elite Demokrat Sultra Sebut Tak Kenal Moeldoko, KLB Bodong, Pasang Dada ke AHY, Kata Endang?

“Menyelamatkan kemandirian, dan independensi partai politik, dan memastikan tegaknya undang-undang dan regulasi yang mengatur demokrasi kita,” katanya menambahkan.

Pada Minggu (7/3/2021), Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar Rapat Pimpinan di Jakarta.

Rapat pimpinan diikuti seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Indonesia.

Sebanyak 34 DPD Demokrat termasuk Sultra menyatakan sikap setia pada kepemimpinan Ketua Umum Demokrat AHY secara bergiliran.

Mereka juga menolak hasil KLB Demokrat yang dilakukan di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) lalu.

AHY Anggap Ilegal

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Tribunnews.com)

Sebelumnya, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) merespons Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).

KLB Demokrat memilih Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko Ketua Umum Demokrat tandingan.

Selain menetapkan Moeldoko, KLB versi kubu kontra AHY juga menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

AHY mengungkapkan KLB di Deliserdang, Sumatra Utara tersebut tidak sesuai aturan.

“KLB yang dilakukan secara ilegal, inkonstitusional oleh kader, mantan kader, dan bersekongkol, berkomplot dengan eksternal," ungkap AHY di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Jumat, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.

AHY menyebut, ia berdiri tegap mewakili jutaan kader dan simpatisan PD di seluruh tanah air.

“Saya mewakili 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 34 provinsi, mewakili Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 514 kabupaten/kota, juga ribuan anggota Fraksi Demokrat baik di pusat maupun daerah," ungkap AHY.

"Saya juga berdiri di sini karena telah mendapatkan mandat dan amanah dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah yang telah diberikan di Kongres V Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 lalu."

"Kongres yang sah, demokratis, dan juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM." imbuhnya.

Lebih lanjut AHY menegaskan jika KLB Partai Demokrat di Sumut adalah ilegal.

"Apa yang mereka lakukan tentu didasari oleh niat yang buruk. Juga dilakukan dengan cara-cara yang buruk."

"KLB ini jelas tidak sah, ada yang mengatakan bodong, abal-abal."

"Mengapa? Karena KLB ini tidak sesuai, tidak berdasar pada konstitusi Partai Demokrat yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Artinya, KLB tersebut tidak memiliki dasar hukum partai yang sah," ungkap AHY.

Dia juga mengaku sudah mendengar kabar terpilihnya Moeldoko sebagai ketua umum versi KLB Demokrat tersebut.

Moeldoko Jadi Ketua Umum Tandingan

Ketua Umum Demokrat versi KLB Sumatera Utara, Moeldoko. (KOMPAS.com/Dian Erika)

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menerima pemilihan dirinya sebagai Ketua Umum Demokrat melalui KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Moeldoko menerima dipilih jadi Ketum Partai Demokrat tandingan melalui panggilan suara.

"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ungkap panitia KLB kepada Moeldoko melalui panggilan telepon, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV.

Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan sejumlah pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya.

"Walaupun secara aklamasi memberikan kepercayaan kepada saya. Tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujarnya.

Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung, Moledoko pun menerima.

"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.

Keputusan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2026 tandingan dibacakan oleh Jhoni Allen.

" Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan pertama, dari dua calon, atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat," kata Jhoni.

Pernyataan tersebut pun diiringi riuh para peserta KLB. Terlihat para peserta menyetujui dan meneriakkan kata setuju dengan hasil putusan tersebut. "Setuju!" teriak para peserta.

Sebelumnya, Jhoni Allen mengungkapkan ada dua nama yang menjadi calon Ketua Umum Demokrat, yakni Moeldoko dan Marzuki Alie.

Namun, Marzuki memutuskan untuk mengundurkan diri.

Kendati begitu, mantan Ketua DPR itu diputuskan untuk menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

KLB juga menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat AHY dinyatakan telah demisioner.

"Memutuskan pertama Dewan Pimpinan Pusat 2020-2021 yang diketuai AHY dinyatakan demisioner," ucap Jhoni.(*)