TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Terjadi kericuhan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi I DPRD Mamuju, Rabu (13/1/2021).

Diketahui, kericuhan itu dipicu dari perdebatan dalam forum.

Awalnya, anggota DPRD dari Fraksi Hanura, Marvie menyinggung bahwa Pilkades sengaja ditunda lantaran petahana kalah di Pilkada Mamuju 2020, dan akan berakhir jabatannya Februari 2020.

Baca juga: Aksi Relawan Covid-19 Suntik Diri Sendiri dengan Vaksin Sinovac: Saya Bukan Jagoan

"Ini karena pemilihan Bupati. Tau tidak yah ini barang kenapa mau ditunda-tunda karena dipikir Sutina sudah mau dilantik bulan dua. Jujur begitu pun sebaliknya," kata Marvie.

Kemudian Marvei tak ingin dipotong pembicaraannya oleh anggota DPRD lainnya dalam forum.

"Tunggu dulu tunggu dulu kami bicara, jangan potong saya bicara yah," kata Mervie.

Baca juga: Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Akui Siap Divaksin Covid-19

"Ini perasaanku karena pak Habsi habis jabatannya bulan 2 tanggal 17 . Jadi kalau ini dikasih cepat nanti Sutinah dan kubunya tidak bisa setting-setting ini untuk pemilihan kepala daerah. Saya juga pernah jadi kepala daerah dan pikiranku juga begitu," pungkas Mervie.

Marvie kemudian mengatakan tidak ingin diperlakukan tidak adil.

Akhirnya dia berdiri dan sejumlah anggota DPRD ikut berdiri, maka terjadilah keributan dan nyaris adu jotos dalam forum.

Bahkan Anggota DPRD PAN Masramjaya sempat melempari Marvie menggunakan botol air mineral. Kemudian naik di atas meja dan menunjuk nunjuki Marvie.

"Apa hubungannya Pilkades dan Pilkada, siapa yang singgung Pilkada, kamu aja yang baperan, ta*las*** inne Marvie," kata Masram sambil menunjuk-nunjuk Marvie.

Kericuhan tak berbuntut panjang karena sejumlah anggota DPRD dan staf dalam forum melerai perseteruan tersebut.

Ketua Komisi 1 DPRD Mamuju Sugianto mengatakan, hanya itu sebenarnya ini tidak perluh terjadi.

"Saya tidak mengartikan ini, apa hubungannya dengan Pilkada,"kata Sugianto.

Sugianto menilai pemicu keributan tersebut pada saat Mervi menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkades DPRD tidak memiliki wewenang.