Klarifikasi KPU Muna Sulawesi Tenggara Atas Tuntutan Massa Aksi Soal Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Inilah klarifikasi Ketua KPU Muna, La Ode Muhammad Askar Adi Jaya atas tuntutan massa aksi terkait dugaan pelanggaran proses Pilkada 2024.

Terdapat dua tuntutan massa aksi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU Muna.

Adapun dugaan pelanggarannya yakni pemasangan baliho dinilai ajakan memilih salah satu paslon yang sempat viral beberapa waktu lalu, penyebaran buku visi-misi menggunakan lambang daerah, dan gambar sampul nomor urut satu.

Ketua KPU Muna, Askar menanggapi dugaan pelanggaran tersebut sudah dipanggil Bawaslu untuk melakukan klarifikasi.

"Terhadap dua hal ini kami secara kelembagaan sudah dipanggil Bawaslu untuk melakukan klarifikasi," kata Askar di hadapan massa aksi.

Baca juga: Meski Diwarnai Aksi Demonstrasi, KPU Muna Tetap Lanjutkan Pleno Kabupaten, Sisa Satu Kecamatan Lagi

Kata dia, terkait penyebaran buku visi-misi dari lima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna yang gambar sampul salah satu calon itu berdasarkan hasil editan dari masing-masing LO.

Sementara pemasangan baliho yang memuat adanya huruf garis lurus yang dimaknai nomor satu, Askar menuturkan bahwa itu kelalaian dari pihak percetakan.

"Jadi pemasangan baliho ajakan memilih di dalam terdapat garis lurus yang dimaknai nomor satu ini kelalaian di percetakan," beber Askar.

Lebih lanjut, Askar menuturkan bahwa ketika ada pelanggaran yang dilakukan silakan dilaporkan ke Bawaslu atau DKPP.

Kendati demikian, Askar mengakui bahwa penyebaran buku visi-misi paslon dan baliho yang terpasang tersebut merupakan produk KPU.

Baca juga: Pendukung Paslon Bupati Muna Sulawesi Tenggara Demonstrasi di Kantor KPU Muna, Polisi Berjaga

"Cetakan buku visi-misi calon dan baliho itu produk internal KPU," pungkasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Sawal)