Giliran Ruksamin Minta Andi Sumangerukka Jadi Staf Ahlinya Jika Jadi Gubernur, Tertawa Ngakak Bareng

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Giliran Ruksamin yang berpasangan LM Sjafei Kahar meminta Andi Sumangerukka dan Hugua jadi staf ahli jika dia menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara.

Pernyataan yang disambut tawa ngakak pasangan Calon Gubernur Sultra dan wakil gubernur nomor urut 1 serta 2 itu terjadi saat debat kandidat Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Sultra 2024.

Debat ketiga di Pemilihan Gubernur atau Pilgub Sultra tersebut berlangsung disalah satu hotel berbintang di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Sabtu (23/11/2024) malam.

Awalnya, giliran Ruksamin bertanya kepada pasangan ASR, akronim nama Andi Sumangerukka dan Hugua, yang mempersilakan Sjafei untuk melontarkan pertanyaan.

“Karena calon wakil tadi yang bertanya, maka selanjutnya wakil gubernur saya yang bertanya,” katanya mempersilakan Sjafei.

Sjafei sembari memegang selembar kertas pun menyinggung persoalan tambang koridor.

“Ketika dulu masih ramai kegiatan pertambangan sering kita dapat info ada yang menanmbang di koridor, dia punya juga dokumen-dokumen kurang-kurang valid,” jelas Sjafei.

Baca juga: Saat ASR Silakan Hugua Tanya Ruksamin, Cagub 01 Sempat Tarik Sjafei, Namun Akhirnya Dia Menjawabnya

“Seandainya, Ruksamin dan Sjafei dilantik jadi gubernur, bagaimana saran bapak untuk menghadapi,” tanya mantan Bupati Buton tersebut.

Diapun kembali melontarkan pertanyaan kedua meski akhirnya terpotong tenggat waktu yang diberikan.

“Itu, satu, ada dua. Pertanyaan yang kedua. Tadi Kita mendengar pertanyaan bahwa lingkungan rusak akibat pertambangan tapi masyarakat masih tidak menikmati,” ujar Sjafei.

Andi Sumangerukka pun menjawab pertanyaan dari Sjafei Kahar.

“Baik, ini pertanyaan yang cukup bagus. Kalau ditanya apa yang dilakukan oleh, kan tadi seandainya (jadi gubernur), tapi pasti jadi. Tenang aja,” kelakar ASR.

“Jadi apa yang dilakukan gubernur, dengan kewenangan yang terbatas ini apa yang harus kita lakukan? Kita cuman mengawasi,” lanjutnya.

Untuk itu, dia akan meminta pemerintah pusat untuk mengembalikan kewenangan ke pemerintah daerah.

“Oleh karena itu kita minta pada pemerintah pusat untuk mengembalikan kewenangan yang pernah ada. Dulu semuanya ditangani oleh daerah, sekarang omnibus law sudah diambil di pusat. Kta cuman mengawasi,” kata ASR.