Daftar 15 Provinsi Rawan Pilkada Serentak 2024 Jadi Atensi Panglima TNI, 3 Daerah di Pulau Sulawesi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Daftar 15 provinsi rawan Pilkada 2024 serentak jadi atensi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, tiga daerah di antaranya berada di Pulau Sulawesi.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara khusus membuat indeks kerawanan Pilkada Serentak 2024.

Sulawesi Tenggara (Sultra) tak masuk daftar daerah dengan tingkat rawan tinggi dan sedang yang diungkap Dankodiklat TNI Laksamana Madya atau Laksdya Maman Firmansyah.

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sudah mulai bergulir di seluruh Indonesia.

Sementara, pelaksanaan pemungutan suara Pilkada dijadwalkan berlangsung serentak pada Rabu, 27 Nobember 2024 mendatang.

Pilkada 2024 akan memilih pasangan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota di 545 daerah.

Terdiri dari kepala daerah di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota se-Indonesia.

Baca juga: Sekda Sultra Panggil 8 ASN Sulawesi Tenggara Diduga Berafiliasi Partai Politik Jelang Pilkada 2024

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto disebutkan memberikan perhatian khusus pada 15 provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

“Ini atensi Bapak Panglima. Beliau betul-betul menegaskan bahwa nanti Pilkada harus betul-betul kita serius,” kata Laksdya Maman Firmansyah, pada Rabu (08/05/2024).

Hal itu disampaikannya saat Ceramah dan Pembekalan PKB Kejuangan TA 2024 Sesko TNI, Sespimti Polri, Sesko Angkatan, dan Sespimmen Polri di Gedung Auditorium Yos Sudarso Seskoal Jakarta.

“Tingkatkan lebih tinggi lagi kesiapan kita seperti halnya kemarin dalam melaksanakan Pilpres atau Pileg,” jelas Laksdya Maman.

“Pilkada betul-betul mendapat atensi dan harus serius karena ancaman lebih besar, risikonya lebih besar lagi,” ujarnya menambahkan.

Menurutnya, tugas pokok TNI dalam Pemilu 2024 di antaranya melaksanakan operasi perbantuan kepada Polri.

Dalam rangka pengamanan Pemilu Presiden (Pilpres), Pemilu Legislatif (Pileg), Pilkada 2024, agar berjalan aman, tertib, dan lancar.

Dari tugas tersebut, kata dia, TNI kemudian menjabarkan menjadi tugas-tugas spesifik.

Pertama, kata dia, membantu pemerintah dalam menyelenggarakan Pilpres, Pileg, dan Pilkada Serentak 2024.

Kedua, membantu kepolisian dalam pengamanan serta penyelenggaran Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024.

“Terkait pilkada serentak, TNI telah melakukan pemetaan dan analisis kerawanan-kerawanan yang akan timbul,” kata Laksdya Maman.

Daerah Rawan Pilkada 2024

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan atensi atau perhatian khusus pada 15 provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi dalam Pilkada Serentak 2024.

Berdasarkan data yang dipaparkan Dankodiklat TNI Laksdya Maman Firmansyah, berikut 15 provinsi rawan pilkada tersebut.

Baca juga: Polda Sultra Bakal Gelar Operasi Pekat Anoa 2024 Jelang Pilkada dan Hari Bhayangkara, Ini Sasarannya

Dua daerah di antaranya berada di Pulau Sulawesi, sementara enam provinsi lainnya di Papua.

1. Aceh

2. DKI Jakarta

3. Jawa Barat

4. Jawa Tengah

5. Jawa Timur

6. Sulawesi Tengah

7. Sulawesi Utara

8. Maluku

9. Maluku Utara

10. Provinsi Papua

11. Papua Barat

12. Papua Selatan

13. Papua Tengah

Baca juga: Bursa Calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Daftar Nama-nama Tokoh Jelang Pilgub Sultra 2024 Usai Pemilu

14. Papua Pegunungan

15. Papua Barat Daya.

Selain itu, kata Laksdya Maman Firmansyah, terdapat enam provinsi dengan tingkat kerawanan Pilkada 2024 sedang.

Indeks dengan tingkat sedang ditandai kotak kuning.

Dua provinsi berada di Pulau Kalimantan sementara 1 provinsi berada di Pulau Sulawesi, berikut daftarnya:

1. Kalimantan Barat (Kalbar)

2. Kalimantan Timur (Kaltim)

Baca juga: Rincian Jadwal Pilkada 2024 di Sulawesi Tenggara, Tahapan Pilgub Sultra, Pilwali, Pilbup 17 Daerah

3. Bali

4. Nusa Tenggara Barat (NTB)

5. Nusa Tenggara Timur (NTT)

6. Sulawesi Selatan (Sulsel).

Jenis Kerawanan Pilkada 2024

Menurut Laksdya Maman Firmansyah, masing-masing provinsi itu memiliki jenis dan bermacam-macam kerawanan yang berbeda-berbeda.

Dia mencontohkan di antaranya konflik di antara pasangan calon (paslon) dan bentrok antarpendukung fanatik.

Selain itu, konflik elit politik, konflik di daerah basis parpol, sampai dengan konflik bersenjata seperti yang terjadi di Papua.

Untuk itu, ia menegaskan Pilkada serentak memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan dengan Pilpres maupun Pileg.

Hal tersebut, kata dia, karena terjadi beragam kemungkinan terjadi kerusuhan antarkelompok pendukung yang lebih besar bila dihadapkan dengan jumlah alat perlengkapan keamanan yang terbatas.

Selain itu, kata dia, di beberapa daerah sangat dimungkinkan terjadi konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Apabila isu politik identitas digaungkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Hal tersebut, lanjut dia, berpotensi memicu perpecahan pada skala nasional apabila berbagai kemungkinan kerawanan tadi dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Selain itu, kata dia, terdapat tiga kerawanan yang membutuhkan perhatian.

Pertama, kata dia, adalah ancaman kelompok bersenjata di Papua karena meningkatnya aksi KST akhir-akhir ini dan relevansinya dengan penyelenggaraan pemilu serentak.

“Jadi mungkin, Pilkada di tempat itulah mungkin kerawanan itu akan lebih besar dari pada yang lainnya,” kata Laksdya Maman.

Kedua, lanjut dia, kerawanan di Aceh tetap harus mendapatkan perhatian yang serius.

Karena, lanjut dia, kontestasi politik antar eks kombatan dan non kombatan berpotensi menimbulkan konflik horizontal.

Ketiga, kata dia, adalah ancaman berdimensi bencana alam.

Berupa perubahan iklim global, cuaca ekstrem, dan potensi bencana hidrometrologi menyebabkan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

“Ini sangat kompleks tantangan ke depan tentang Pilkada. Untuk itu betul-betul Bapak Panglima TNI memberikan atensi khusus tentang ini. Kita harus betul-betul siap menghadapinya,” jelasnya.(*)

(TribunnewsSultra.com/Sitti Nurmalasari, Tribunnews.com/Gita Irawan)