KNPI Kolaka Timur Suarakan Praktik Nepotisme Seleksi PPPK Koltim di Hari Pendidikan Nasional 2024

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - KNPI Kolaka Timur meminta klarifikasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Koltim soal dugaan praktik nepotisme dalam seleksi PPPK Tahun 2023.

Hal tersebut disuarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2024, Kamis (2/5/2024).

Ketua KNPI Kolaka Timur, Sulkifli Darmawan mengatakan ada dugaan kecurangan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional untuk para tenaga pengajar yang tidak kenal lelah dalam pangabdiannya untuk terus mencerdaskan anak bangsa,” katanya kepada TribunnewsSultra.com, Kamis (2/5/2024).

Sulkifli menjelaskan rekrutmen PPPK kali ini tidak lebih baik dari rekrutmen PPPK sebelumnya di mana ada dugaan oknum Dikbud Koltim melakukan praktik nepotisme yakni kecurangan administrasi.

Baca juga: Daftar Sekolah di Baubau Sulawesi Tenggara Dicap Kurang Bersih, Dikbud Beri Bantuan Alat Kebersihan

“Sebagai anak daerah saya sangat miris mendengar kabar adanya dugaan kecurangan dalam seleksi PPPK 2023," ujarnya.

"Di mana peserta seleksi PPPK inisial SR, SA, MA, dan JA tidak pernah mengabdi tetapi mendapatkan SK Honorer agar bisa ikut dalam seleksi PPPK,” jelasnya.

Ia akan memasukkan surat laporan ke Polres Kolaka Timur dan Polda Sultra atas dugaan kecurangan seleksi PPPK Koltim.

Jika bukti-bukti kecurangan sudah lengkap agar menjadi pembelajaran untuk para oknum-oknum di Dikbud Koltim agar benar-benar menerapkan sistem seleksi yang adil dan tidak merugikan para tenaga pengajar.

“Kami telah mengantongi bukti dan masih menunggu bukti lainya dari beberapa pengurus yang kami arahkan untuk melakukan investigasi dan mewawancarai para siswa dan guru di sekolah tempat penerbitan SK tersebut," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah di Sultra Diminta Tepat Sasaran Porsikan Dana Pendidikan dan Beasiswa di Hardiknas 2024

"InsyaAllah jika bukti sudah lengkap kami akan melaporkan ke Polres Kolaka Timur bahkan hingga ke Polda Sulawesi Tenggara,” lanjutnya menambahkan.

Ia mengatakan telah menginvestigasi dan menemukan salah satu bukti keempat oknum peserta tes PPPK 2023 yang lulus adalah oknum honorer bekerja di Dikbud bukan dari tenaga pengajar yang mengabdi di sekolah.

“Kami menemukan bukti empat oknum peserta PPPK yang lulus bekerja sebagai honorer di Dikbud bukan bekerja sebagai tenaga honorer di sekolah tempat kelulusan mereka,” jelasnya.

“Saya telah berjanji kepada para guru akan menuntaskan kasus ini hingga ke akarnya, dan semoga Allah merahmati kami agar dugaan kecurangan ini bisa terungkap secepatnya,” ujarnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Samsul)