'Mampu Gak Kita Jaga Diri untuk Netral' Sikap Ganjar Pranowo Minta Mahfud MD Mundur Jadi Menteri

TRIBUNNEWSSULTRA.COM- Berikut ini sikap Ganjar Pranowo yang meminta Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Hal itu tak lain karena langkah Mahfud MD sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang mendampingi Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres)

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi Capres Cawapres Nomor Urut 3 dalam Pilpres 2024.

Sikap Ganjar Pranowo itu karena merasa ragu dengan kemampuan menjaga netralitas sebagai pejabat negara dan kontestan Pilpres 2024.

Seperti diketahui, tak lama lagi Indonesia menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024.

Saat ini sejumlah figur dan tokoh politik tengah ramai untuk berlomba-lomba kampanye.

Tak kalah seru tentunya, pada momen Pilpres 2024.

Baca juga: Hasil Survei Pilpres 2024 Unggulkan Capres Anies di Atas Ganjar, Adapula 03 Ungguli Prabowo Subianto

Salah satu sosok Capres Cawapres 2024 yang ikut maju adalah Ganjar-Mahfud.

Namun sejauh ini, Mahfud MD masih berstatus sebagai Menko Polhukam.

Dilansir dari Tribunnews.com, Ganjar pun berpikir agar Cawapres nya itu mundur dari jabatannya.

Pasalnya, ia meragaku netralitas yang terjadi ketika seseorang menjadi pejabat publik dan sedang berkontestasi politik.

Hal itu, disampaikan Ganjar usai berkunjung ke Pensantren Kebudayaan Ndalem Wongsorogo, di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Terlebih saat ini, menurut Ganjar Pranowo, pejabat publik tengah menjadi sorotan dengan ketidaknetralan dalam Pemilu 2024.

Isu ketidaknetralan pejabat publik menjadi sorotan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih juga telah didiskusikan secara intens dengan Mahfud MD.

Bahkan sejak awal Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sudah mendiskusikannya sejak awal.

"Itulah yang sebenarnya sejak awal kami (Ganjar-Mahfud) bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di jabatan publik, baik itu setingkat menteri atau kepada daerah. Mundur atau tidak," kata Ganjar.

Dia mengatakan, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pejabat publik tidak perlu mundur, maka terbuka peluang bagi Mahfud MD juga Prabowo Subianto, yang masih menjabat menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk tetap menjalankan tugas disela kegiatan kampanye Pilpres 2024.

Setelah Ganjar dan Mahfud mendiskusikan tentang potensi conflict of interest pejabat, baik menteri, gubernur, wali kota, dan bupati aktif untuk tidak mundur dari jabatan meskipun terlibat pada kontestasi Pemilu 2024.

"Ketika keputusannya pejabat publik tidak perlu mundur, dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest. Saya dan Pak Mahfud berdiskusi sejak awal soal ini, karena mampu enggak kita menjaga diri bertindak netral dan tidak menggunakan fasilitas negara, sebagia pejabat publik tapi aktif dalam kontestasi Pemilu," kata Ganjar.

Dengan beberapa kejadian akhir-akhir ini, seperti pembagian bantuan sosial (bansos) yang diklaim sebagai kerja dari kementerian tertentu, hingga arahan kepada pejabat di tingkat daerah, Kabupaten/Kota hingga desa untuk mendukung paslon tertentu, Ganjar mengatakan confict of interest tidak terhindarkan.

"Ada yang menggunakan alat transportasi, fasilitas atau program dari pemerintah, alasannya kunjungan kerja tapi ternyata di sana kampanye terselubung, masyarakat bisa menilai tidak netral sampai akhirnya ada laporan koalisi itu," ungkap Ganjar.

Ganjar telah menyarankan Mahfud untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam untuk menjaga pemilih yang jujur dan adil, serta menghindari conflict of interest.

"Makanya saya sarankan mundur, termasuk untuk Pak Mahfud. Saya sudah diskusi dengan beliau soal ini, agar Pemilu fair mundur lah. Kalau aturan bisa dibuat untuk pejabat publik sebaiknya mundur, maka lebih bagus dan fair. Supaya enggak ada yang klaim bahwa bantuan beras ini punya kementerian, bahwa program ini punya kementerian, itu lebih bagus," tutur Ganjar.

(*)

(Tribunnews.com/TribunnewsSultra.com/Desi Triana)