Kendari dan Makassar Jadi Kota Biaya Hidup Termahal, Konsumsi Rp10 Jutaan Kalahkan Batam-Balikpapan

Melansir laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), IHK merupakan salah satu data strategis BPS untuk mengukur tingkat inflasi dan diperlukan sebagai dasar penentuan kebijakan pemerintah.

Agar relevansi IHK terjaga, pola pembobotan dan paket komoditas barang dan jasa perlu diperbarui setiap 5 tahun sekali, ditinjau apakah masih sesuai dengan kondisi saat ini.

Sebelumnya, Indeks Harga Konsumen (IHK) menggunakan tahun dasar 2018.

Untuk menjaga kualitas penghitungan angka inflasi/deflasi maka saat ini dimutakhirkan menggunakan tahun dasar 2022 yang dinilai secara perekonomian relatif lebih stabil pasca pandemi Covid-19.

“Mulai inflasi Januari 2024 yang dirilis 1 Februari 2024 akan menggunakan SBH dengan tahun dasar 2022,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.

Hal itu disampaikan dalam Sosialisasi Hasil SBH 2022 di Gedung 1 Lantai 10 Badan Pusat Statistik, Jakarta, pada 12 Desember 2023 lalu.

Baca juga: Sulawesi Tenggara Juara Umum Malam Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia, Sabet 3 Piala Sekaligus

Sosialisasi tersebut diikuti peserta dari BPS, kementerian atau lembaga, praktisi, akademisi, dan media massa.

Menurutnya, perubahan ini dilakukan karena pastinya terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat kita jika dibandingkan dari SBH 2018 dan SBH 2022.

“Pola konsumsi ini berubah karena perubahan teknologi, pendapatan, pasar, terutama juga karena shock dan krisis pascapandemi Covid-19, sehingga pemutakhiran ini sangat diperlukan,” jelasnya.

Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 merupakan SBH ke-13.

Cakupan kota SBH 2022 berubah menjadi 150 kabupaten atau kota dari 38 provinsi, sebelumnya hanya 90 kabupaten/ kota.

“Dilakukan penambahan di wilayah rural sehingga dapat merefleksikan pola konsumsi di wilayah rural,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini.

Paket komoditas hasil Survei Biaya Hidup 2022 sebanyak 847 komoditas, sebelumnya 835 komoditas pada SBH 2018.

Deputi Bid Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menyampaikan hasil survei menjadi bekal untuk mengawal target inflasi 2023-2024.

“Beberapa inovasi dimunculkan di SBH 2022 juga modal untuk mengawal target inflasi pemerintah di 2023-2024,” kata Ferry.