BKKBN Sultra
BKKBN dan UNFPA Diskusi Realisasi Hak Perempuan, Penting Dalam Optimalkan Penanganan Stunting
Isu hak perempuan menjadi sorotan dalam diskusi Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional bersama Country Representative Badan Dana Kependudu
Penulis: Content Writer | Editor: Amelda Devi Indriyani
Menurutnya, isu kependudukan sebenarnya adalah bukan hanya tentang angka dan jumlah anak, namun tentang bagaimana perempuan memilih apa yang mereka inginkan untuk dirinya sendiri.
“Faktanya sekarang beberapa negara menua (penduduknya), fertilitas menurun, mereka sudah mulai ‘ayo tambah anak’. ‘Kamu harus kurangi anak’ atau ‘kamu harus tambah anak’? Pembicaraan ini sangat salah, karena ini adalah tentang ‘pilihan para perempuan’, ‘hak para perempuan’. Jika perempuan ingin punya anak 1, 2 atau 3 atau 10 anak itu adalah keputusan mereka sendiri."
"Peran kita adalah menyediakan informasi dan pelayanan untuk para perempuan dan mereka yang memilih apakah mereka ingin punya anak 1, 2 atau 10 ini adalah pilihan mereka sendiri,” kata Hasan.
Menurut Hasan, walaupun banyak isu-isu penting lain yang sedang terjadi di dunia saat ini, UNFPA perlu memastikan hak-hak perempuan terealisasi dengan baik itu juga sangat penting, namun terkadang di dunia ini perempuan seringkali terlupakan.
“Yang harus saya garis bawahi juga Dokter Hasto, stunting juga penting. Saya selalu bilang, saya tidak naif, memang banyak prioritas lainnya di dunia ini, ada perubahan iklim, food security, kita ada perang, dan lain-lain. Stunting juga penting, vaksinasi penting, kemiskinan penting, dan seterusnya tapi saya harap kita tidak melupakan tentang perempuan ini. Karena kadang perempuan terlupakan,” jelas Mr. Hasan.
"Program-program kita akan berjalan bersama, kita sangat bangga bisa bekerja sama dengan BKKBN dan akan terus meneruskan kerja sama ini. Kita adalah teman, pertemanan antara dua institusi dan kita berharap ini akan terus berlanjut,” kata Hasan Mohtasami.(*)
(TribunnewsSultra.com/Content Writer)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.