Berita Sulawesi Tenggara
ASN Pemprov Sultra Wajib Ngantor Pakai Tenun Setiap Kamis, Cara Dispar Lestarikan Tenunan Lokal
Kepala Dinas Pariwisata, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Belli Harli Tombili menyebut Sultra Tenun Karnaval menjadi agenda tahunan.
Penulis: Laode Ari | Editor: Muhammad Israjab
TRIBUNNEWSSULTRA.COM,KENDARI - Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Belli Harli Tombili menyebut Sultra Tenun Karnaval menjadi agenda tahunan.
Ajang tersebut sebagai salah satu kegiatan untuk mendukung promosi tenun tingkat nasional.
"Event ini sudah ketujuh kali kami laksanakan, untuk mendukung ataupun mempromosikan kain tenunan di Sulawesi Tenggara," ujarnya.
Baca juga: Wakil Sulawesi Tenggara Raih Juara Tiga Pemilihan Duta Wisata Indonesia Tahun 2023
Belli mengatakan, agenda ini sudah dilaksanakan Dinas Pariwisata sejak 2016 untuk memprosikan berbagai motif kain tenun yang ada di Sultra.
Namun, agenda tahunan ini sempat terhenti karena masa pandemi Covid-19.
"Agenda ini juga sebetulnya sebagai event pendukung untuk kegiatan Halo Sultra atau perayaan ulang tahun Sulawesi Tenggara. Namun pasca pandemi, agenda tersebut menjasi kegiatan tersendiri," jelas Belli.
Baca juga: Sultra Tuan Rumah Pemilihan Duta Wisata Indonesia 2023, Ada 10 Finalis Berebut Tiket Grand Final
Selain itu, lanjutnya, karnaval tenun yang ditampilkan dari berbagai desainer lokal juga dilaksanakan untuk melestarikan produk khas daerah bukan hanya di tingkat nasioanal namun mancanegara.
Salah satu caranya dengan meminta mahasiswa asal Sultra yang berkuliah di luar negeri untuk mempromosikan kain tenun Sulawesi Tenggara.
Sementara untuk kebijakan dibuat Pemprov Sultra, mewajibkan setiap ASN mengunakan kain tenun saat berdinas setiap kamis.
"Dan kedepannya agenda Indonesia fashion week yang di, Dispar akan membiayai para pelaku ekraf untuk mempromosikan sehingga tenunan agar dilirik para desainer nasional," ungkap Belli. (*)
(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.