Tak Hanya Evaluasi Kinerja, Kemenkumham Sultra Akan Bahas Raperda Data Desa Presisi Saat Rakor

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham Sulawesi Tenggara (Sultra) akan membahas naskah akademik dan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda.

Raperda tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Desa Presisi ini akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Kemenkumham Sultra yang digelar disalah satu hotel di Kota Kendari, Selasa (7/11/2023) hingga Kamis (9/11/2023).

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto usai membuka acara tersebut mengatakan, pembahasan itu juga nantinya akan melibatkan sejumlah unsur.

Baca juga: Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Minta Seluruh Elemen Manfaatkan Sisa Hari Kerja Efektif di 2023

Di antaranya, pemerintah lingkup provinsi dan kabupaten/kota, serta para akademisi dari beberapa kampus seperti IPB University, Universitas Halu Oleo Kendari, IAIN Kendari, Universitas Sulawesi Tenggara, dan Universitas Muhammadiyah Kendari.

"Melalui pembahasan Raperda serta harmonisasi yang melibatkan berbagai unsur khususnya dari dunia akademik," ujar Andap Budhi Revianto.

Ia berharap dengan adanya upaya menghadirkan sejumlah elemen ini, produk dari Raperda dapat berkualitas dan memiliki dampak positif terhadap rakyat.

Baca juga: Dikbud Sulawesi Tenggara Gelar Deklarasi Pemilu Damai 2024, Jaga Netralitas ASN Bidang Pendidikan

"Kita berharap produk peraturan daerah kita semakin berkualitas dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sultra," lanjutnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Naufal Fajrin JN)