Dari Mana LSI Denny JA Dapat Uang Biaya Survei Capres 2024? Sumber Dana Dipertayakan NasDem

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Dari mana LSI Denny JA mendapatkan uang untuk membiayai survei Capres 2024? Kini Partai Nasdem pertanyakan sumber dana tersebut.

Dewasa ini, hasil jajak pendapat lembaga survei telah menjadi patokan untuk mengukur elektabilitas bakal calon presiden (Capres) dan wakilnya.

Salah satu yang terkemuka di Indonesia untuk masalah ini adalah Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.

Lembaga survei tersebut baru saja merilis elektabilitas bakal Capres 2024 terbaru.

Namun, perolehan pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menjadi sorotan.

Pasalnya, LSI menyebutkan bahwa elektabilitas pasangan AMIN di Provinsi Sumut hanya 5 persen.

Atas hasil survei ini, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Sumut merespon keras.

Mereka lantas melayangkan somasi. Mempertanyakan sumber dana lembaga survei dalam melakukan jajak pendapat untuk mengukur elektabilitas Capres dan Cawapres jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024.

Juga untuk mengukur elektabilitas partai politik (parpol) dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

Baca juga: Diamanahkan Lagi Jadi Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu Siap Tata Kota Sebagai Wajah Sultra

Selain sumber dana, Ketua DPW NasDem Sumut Iskandar juga mempertanyakan metodologi hingga sebaran responden LSI.

Ia mencurigai hasil survei yang dirilis LSI pada Senin (2/10/2023) tersebut.

"Di Sumut dalam keterangan survei disebut elektabilitas Ganjar Pranowo 65 persen, Prabowo Subianto 30 persen dan Anies Baswedan 5 persen," ujar Iskandar, sebagaimana dikutip dari TribunMedan.com, Senin (9/10/2023).

"Oleh karena itu kepada LSI dan Denny JA menyampaikan bagaimana penerangan dan metodologi penerangan survei," sambungnya.

"Sebaran dan responden yang dilakukan. Jumlah responden di Sumut. Dan yang paling penting adalah dari mana sumber dana survei itu," tandasnya.

Dalam rilis surveinya, LSI menyebut ada 5 Provinsi yang menjadi lokasi jajak pendapat, yakni Sumut, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten dengan 1.200 responden.

Selain metodologi survei dan responden, DPW Partai NasDem Provinsi Sumut meminta agar sumber dana survei oleh LSI dibuka.

Iskandar curiga ada kepentingan kelompok tentu yang ingin memanfaatkan lembaga survei, untuk melegitimasi dukungan politik.

Sehingga, menurutnya, aliran dana penting untuk diketahui.

"Apakah dari sendiri, atau berasal dari partisan dan sponsor, atau berasal dari uang negara, baik APBN atau APBD ataut NGO dari negara negara asing," tutur Iskandar.

"Bagi kami sumber dana ini sangat penting, karena siapa yang membayar survei biasanya, diduga bisa mengatur survei tersebut," lanjutnya.

Untuk memeriksa sumber dana lembaga survei, Iskandar meminta asosiasi lembaga survei dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja.

"Meminta Asosiasi lembaga survei dan OJK untuk melihat aliran dana lembaga survei yang kami duga rutin melakukan survei dan menggiring opini publik kepada pihak pihak tertentu," tandasnya.

Baca juga: Ramalan Primbon Jawa 3 Weton Bangkit Dari Keterpurukan, Meski Banyak Masalah Sukses Karier dan Nasib

Kerja-kerja lembaga survei yang tidak profesional dan independen dianggap sebagai tindakan yang dapat merusak demokrasi. 

Menurut Iskandar, kehadiran lembaga survei adalah untuk membantu masyarakat melihat gambaran yang terbaik sebagai sosok pemimpin. 

Namun, menurutnya, ada beberapa lembaga survei yang bekerja untuk kepentingan kelompok.

Iskandar mengatakan, lembaga survei kadang dibeli dan dibiayai untuk membuat hasil survei seusai pesanan. 

"Kami NasDem Sumut, advokat dan relawan Anies kami ingin membuka kotak pandora yang kami duga adalah kejahatan demokrasi," ucap Iskandar.

"Yaitu sebagian lembaga survei kami duga telah dibeli, Telah dibayar oleh pihak pihak tertentu untuk menggiring opini publik dalam rencana besar untuk melakukan kecurangan pemilu dengan melakukan legitimasi lembaga survei," lanjutnya.

Ia menilai, kondisi saat ini bisa mencederai demokrasi.

Bahkan membenturkan anak bangsa.

"Ini tentu saja mencederai demokrasi dan dapat membenturkan sesama anak bangsa," katanya.

"Meminta agar lembaga survei melakukan kerja-kerja secara profesional sehingga menjadi acuan bagi masyarakat menentukan pilihannya," imbuhnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul NasDem Minta Sumber Dana LSI Dibuka Usai Rilis Elektabilitas Anies Baswedan 5 Persen di Sumut