Janji Komjen Pol Andap Budhi Dilantik Jadi Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Akan Tanggung Jawab

TRIBUNNEWSSULTRA.COM,KENDARI - Komjen Pol Andap Budhi Revianto resmi menjadi Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, pada Selasa pagi (5/9/2023).

Komjen Andap dilantik bersama dengan 8 lainya dari total 10 Pj Gubernur yang ditugaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mendagri Tito Karnavian belum melantik satu PJ Gubernur lainya karena alasan tertentu.

"Selamat kepada 9 penjabat gubernur atas pelantikannya," ucap Tito saat pelantikan di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jl Medan Merdeka Utara No7, Jakarta Pusat.

Tito Karnavian menjelaskan, 9 PJ Gubernur yang dilantik memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Mulai dari TNI, Polri, hingga ASN Sekretariat Daerah (Setda) tingkat Provinsi serta ASN Kemendagri.

Untuk Pj Gubernur yang berlatar belakang TNI dan Polri, Tito menegaskan bahwa telah diganti statusnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Begitu juga dengan Komjen Andap.

"Jadi proses cukup panjanng," tutur Tito.

"Kalau diliat ada yang latar belakang TNI, Polri, Sekda di tinglat provinsi, kemendagri," sambungnya.

"Tapi semua sudah resmi menjadi pejabat sipil negara (ASN)," tandasnya.

Komjen Andap sendiri telah dilantik menjadi ASN sebelumnya.

Pelantikan Komjen Andap menjadi ASN dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham), Yasonna H Laoly di Gedung Graha Pengayoman, pada Senin (04/09/2023).

“Saya baru saja melantik dan mengambil sumpah saudara Andap Budhi Revianto menjadi ASN dalam jabatan tetap yaitu Sekretaris Jenderal di Kemenkumham,” ucap Yasonna, dikutip dari laman resmi Kemenkumham.

Yasonna berharap, Komjen Andap tetap fokus untuk menyelesaikan target-target kinerja yang telah ditetapkan.

“Tetap fokus melaksanakan dan menyelesaikan target kinerja Kemenkumham secara cepat khususnya yang menjadi perhatian dan prioritas,” imbuhnya.

“Baik di lingkungan Kemenkumham maupun di Sultra, Saudara (Andap) harus mampu menjamin netralitas birokrasi dan dinamika politik di daerah agar tetap kondusif sehingga roda pemerintahan tidak terganggu,” sambungnya.