BKKBN RI Fokuskan Pemutakhiran Data Keluarga Untuk Tahun 2023, Berjumlah 13.263 Desa

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN memfokuskan program Pemutakhiran hasil Pendataan Keluarga 2021, untuk tahun 2023 (PK-23) di 13.263 desa. 

Pemutakhiran serentak di seluruh Indonesia 1-31 Juli 2023 ini untuk meningkatkan akurasi data sehingga intervensi pemerintah dalam percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem bisa tepat kepada keluarga sasaran.

Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G (K) mengatakan seluruh kader pendata yang dikoordinasikan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi.

Harus memperhatikan lokus desa yang menjadi sasaran program Pemutakhiran PK-23.

Baca juga: Laporan Situasi Kependudukan Dunia 2023, Saatnya Melihat Perubahan Penduduk Tidak Hanya Dari Angka

“Seluruh kader pendata agar melihat lokus desa dalam Pemutakhiran ini. Perhatikan jumlah KK (Kepala Keluarga)-nya."

"Cek dulu jumlah KK di perwakilan (BKKBN) masing-masing dengan jumlah target KK di desa lokus. Jangan salah target. Jangan sampai ada alasan, jumlah KK-nya tidak sesuai. Ini konyol banget,” kata Hasto Wardoyo di Jakarta, Jumat (23/06/2023).

Dalam program pemutakhiran ini sangat ditekankan tentang kebenaran data. Validitas data juga sangat penting dan utama.

“Kualitas data harus ditonjolkan. Dengan data yang valid, maka kita bisa melihat masalah dengan terang benderang. Tanpa data (valid) maka program percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi tidak sukses,” tegas Hasto Wardoyo.

Plt Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN Lina Widyastuti, SKM, M.A.P.S, mengatakan Pemutakhiran PK-23 terlebih dahulu diadakan Prapelaksanaan Pemutakhiran selama 10 hari pada 20-30 Juni 2023. 

Baca juga: Bangun Wilayah Bebas dari Korupsi, BKKBN Perkuat Zona Integritas di Seluruh Indonesia

Lina mengatakan Prapelaksanaan Pemutakhiran itu sebagai langkah awal sekaligus uji coba agar data yang dihasilkan valid dan benar.

“Prapelaksanaan Pemutakhiran dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama pada 20 sampai 25 Juni yang dilakukan di 32 kabupaten dan kota di 15 provinsi. Prapelaksanaan tahap kedua akan dilaksanakan pada 25 hingga 30 Juni 2023,” kata Lina.

Menurut Lina, dalam Prapelaksanaan tahap pertama sudah masuk 25.311 keluarga yang didata. Dari jumlah tersebut sebanyak 23.074 (91,2 persen) data keluarga sudah divalidasi.

“Hasil prapelaksanaan Pemutakhiran ini menjadi bahan evaluasi bagi provinsi-provinsi sehingga saat Pemutakhiran dimulai pada 1 Juli, setiap perwakilan provinsi sudah tahu hal-hal yang menjadi kendala dan solusinya."

"Sehingga Pemutakhiran PK-23 ini bisa berjalan dengan baik dan data yang dihasilkan valid dan benar,” ujar Lina seraya mengatakan Prapelaksanaan Pemutakhiran PK-23 ini sesuai dengan surat edaran dari Kepala BKKBN nomor 2 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2023.

Baca juga: BKKBN Perkuat Dapur Sehat di Provinsi Banten, Tingkatkan Daya Ungkit Percepatan Penurunan Stunting

Dalam surat edaran yang ditandatangani Kepala BKKBN Hasto Wardoyo itu disebutkan Pemutakhiran PK-23 dilakukan terlebih dahulu dengan prapelaksanaan yang digelar paling sedikit satu kabupaten/kota per provinsi pada tanggal 20 Juni 2023 – 30 Juni 2023.