Bhabinkamtibmas Polres Konawe Selatan Aipda Hartono Masuk 3 Besar Hoegeng Award Mabes Polri

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Nama Bhabinkamtibmas Polsek Lainea, Polres Konawe Selatan (Konsel) Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) Hartono, masuk nominasi tiga besar Hoegeng Award 2023 yang dilaksanakan Mabes Polri.

Aipda Hartono sendiri mewakili Polres Konsel untuk bertarung memperebutkan penghargaan Hoegeng Award dalam kategori Polisi Tapal Batas dan Pedalaman dengan dua polisi berdedikasi lainnya.

Rencananya pembacaan pemenang Hoegeng Award tersebut akan dilaksanakan di Jakarta pada 1 Juli 2023 mendatang.

Aipda Hartono sendiri masuk dalam nominasi tersebut usai dewan juri yang terdiri dari Wakil Ketua MPR RI, Asrul Sani, Mantan Plt Pimpinan KPK Achmad Santosa, anggota Kompolnas Poengky Indarti dan Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid, S.Psi.

Menilai keputusan cepat Aipda Hartono dalam menyelesaikan konflik warga berkaitan dengan air bersih di Desa Torobulu dinilai sangat tepat.

Sebelumnya, Kepolisan dari Polres Konsel membeli lahan salah satu masyarakat dengan uang pribadi untuk dihibahkan kepada masyarakat Torobulu.

Babinsa Polsek Lainea, Polres Konsel, Aipda Hartono dalam acara Tribun Corner mengatakan awalnya masyarakat Torobulu menemukan sumber air bersih di lahan masyarakat tersebut.

Baca juga: Sosok Aipda Hartono, Rela Utang Rp12 Juta Beli Lahan Demi Warga Torobulu Konsel Dapatkan Air Bersih

Hanya saja saat digunakan oleh masyarakat, pemilik lahan protes dan menutup lahannya tersebut.

"Saat itu lahan ini sudah digunakan, akan tetapi pemilik lahan tidak bersedia digunakan begitu saja, maka ditutup lah oleh pemilik lahan tadi," tuturnya Kamis (16/2/2023) lalu.

Kata Aipda Hartono, dirinya pun kemudian dihubungi oleh Kepala Desa setempat terkait penutupan lahan tersebut.

"Kemudian setelah kita mediasi kita sepakati dulu kalau lahan tersebut tetap digunakan oleh masyarakat, sambil mencari solusi," tuturnya.

Hanya saja selang beberapa hari, pemilik lahan kembali menutup lokasi yang digunakan oleh masyarakat untuk mengambil air bersih tersebut.

"Kita adakan mediasi lagi, solusi yang muncul itu ada tukar guling lahan, di mana salah satu masyarakat rela menukarkan lahannya yang sedang diperbaiki untuk ditukar dengan lokasi tersebut dan saat itu disepakati, hanya saja beberapa bulan kemudian pemilik lahan ini kembali menutup lahan tersebut," katanya.

Masyarakat Protes dan akan mendatangi pemilik lahan

Karena beberapa kali ditutup oleh pemilik lahan, masyarakat pun berkumpul dan akan mendatangi pemilik lahan tersebut.

"Namun saya sebagai Bhabinkamtibmas langsung bertindak cepat agar tidak ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan saya sampaikan kepada warga untuk bersabar dulu," tuturnya.

Kata Aipda Hartono dirinya pun menanyakan kepada pemilik lahan berapa harga yang akan dijual.

"Pada saat itu dia sebut Rp150 juta sebanyak dua hektar, tapi uang saya ini cuma Rp15 juta, kemudian saya lobi lagi supaya yang saya beli hanya di lokasi yang mempunyai sumber air, dan dia sepakat untuk menjualnya dengan harga Rp35 juta," jelasnya.

Kemudian ia kembali menghubungi pemerintah desa setempat mengenai kekurangan uangnya tersebut, dan baru terkumpul uang kurang lebih Rp23 Juta.

"Saat itu masih kurang Rp12Juta jadi saya pergi mengutang Rp12 Juta untuk menutupi kekurangan harga lahan tersebut," ucapnya.

Baca juga: Polres Konawe Selatan Sultra Atasi Masalah Kesehatan Warga, Dianggap Jadi Bagian Gangguan Kamtibmas

Aipda Hartono memgatakan usai mengumpulkan uang , dirinya lantas pergi membayar lunas lahan itu dan langsung dihibahkan kepada masyarakat.

"Usai saya bayar langsung dihibahkan kepada masyarakat untuk digunakan sebagai sumber air bersih masyarakat," tuturnya.

Utang Uang Tak Bilang Istri

Pada saat itu, Aipda Hartono mengaku tak meminta izin kepada istrinya mengutang uang untuk membeli lahan sebagai sumber air bersih masyarakat Torobulu.

Ia sengaja tak memberitahu istrinya, sebab jika diberitahu dikhawatirkan dirinya tidak mendapat izin meminjam uang Rp12 juta hanya untuk membantu masyarakat membaskan konflik tanah itu.

"Saya spontan saja pada saat itu, tidak berbicara kepada istri, saat dia melihat berita, baru dia bertanya kenapa tidak disampaikan kepada saya, kalau minta izin dulu pasti ada debat panjang, tapi kalau sudah dilakukan tidak ada debat panjang. Nah, setelah dijelaskan baru ia menerima dan mengizinkankan persoalan utang tersebut," ujarnya. (*)

(Tribunnewssultra/Sugi Hartono)