Sultra Memilih

KPU Sulawesi Tenggara Ingatkan Kriteria Pemilih kepada Bakal Calon Anggota DPD RI di Sultra

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengingatkan hal ini ke bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)

Penulis: Laode Ari | Editor: Sitti Nurmalasari
Istimewa
Ketua Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara (KPU Sultra), Laode Abdul Natsir. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengingatkan hal ini ke bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Ketua KPU Sultra, Laode Abdul Natsir mengatakan untuk tahapan penyerahan bukti dukungan setiap bakal calon bisa mengonsultasikan ke KPU Sultra jika terdapat kendala dalam tahapan tersebut.

Selain harus memenuhi syarat minimal 2.000 pemilih tersebar minimal 9 daerah dari 17 kabupaten dan kota, terdapat ketentuan kriteria pemilih dimasukkan sebagai pendukung bakal calon anggota DPD RI.

"Jadi kami harapkan setiap bakal calon yang akan mendaftar sebagai anggota DPD RI bisa berkonsultasi ke Help Desk KPU Sultra jika terdapat kendala," ucapnya, Rabu (28/12/2022).

Lanjut Natsir, untuk kriteria pemilih yang dapat menjadi pendukung bakal calon anggota DPD RI harus memenuhi syarat yaitu berdomisili di daerah pemilihan, dibuktikan dengan e-KTP atau KK.

Baca juga: Daftar Nama-nama Bakal Calon Anggota DPD RI Serahkan Bukti Dukungan Pemilih ke KPU Sulawesi Tenggara

Kemudian, telah berumur 17 tahun atau belum berumur 17 tahun tetapi sudah pernah kawin pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal pemilih.

"Lalu, pemilih bukan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyelenggara Pemilu," ucapnya.

"Selanjutnya, menjadi anggota PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang- undangan," jelas Natsir.

Ketua KPU Sultra menegaskan bakal calon yang pendukungnya memiliki KTP ganda atau mendukung lebih dari satu calon, maka syarat bukti dukungan dari pemilih dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

"Jika ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan bakal calon anggota DPD RI misal dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, maka bakal calon anggota DPD RI dikenai pengurangan jumlah dukungan," jelasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved