Berita Sulawesi Tenggara
Meski Ditolak Gubernur Sultra, Sulsel, Sulteng, Menteri ESDM Beri Sinyal Perpanjangan Izin PT Vale
Meski ditolak Gubernur Sultra, Gubernur Sulsel, dan Gubernur Sulteng, Menteri ESDM beri sinyal perpanjangan kontrak PT Vale Indonesia Tbk (INCO).
Penulis: Sitti Nurmalasari | Editor: Aqsa
lihat foto
Penolakan 3 Gubernur
Tiga Gubernur dari wilayah Sulawesi menyatakan sikap sepakat tidak memperpanjang izin kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan RDPU oleh Panja Vale Komisi VII di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Jakarta.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sultra Ali Mazi, dan Gubernur Sulteng Rusdy Mastura kepada Rencana Kerja (Renja) PT Vale Indonesia Tbk Komisi VII DPR RI.
Para Gubernur meminta, konsesi lahan Vale dikembalikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing.
Ali Mazi meminta agar tidak memberikan izin perpanjangan kontrak karya PT Vale Indonesia.
Baca juga: Pabrik Nikel Segera Dibangun di Buton Utara, PT ATN Indonesia Mineral Bakal Serap 1.000 Tenaga Kerja
“Konsesinya bisa diberikan kepada perusahaan daerah jadi ini sudah tidak panjang. Sehingga (masyarakat) menikmati hasil kekayaan kita yang diberikan dari Allah,” katanya pada Sabtu (10/9/2022) dikutip TribunnewsSultra.com dari Kompas.com mengutip dari Antara.
Sedangkan Andi Sudirman, mengaku, keberadaan PT Vale masih minim kontribusinya di provinsi yang dipimpinnya, termasuk dalam lingkungan hidup, pendapatan daerah, dan lainnya.
“Yang dilakukan PT Vale kurang optimal dalam memberikan kontribusi 1,98 persen pendapatan ke Pemprov,” jelasnya.
“Sehingga kami memandang tidak ada opsi untuk perpanjangan kontrak karya bagi mereka,” ujarnya menambahkan,
Jika konsesi lahan Vale dapat dikelola oleh BUMD, kata dia, maka akan siap mengontrol untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kami mempertahankan ini bukan karena kami Gubernur. Atau punya kepentingan, tidak, tetapi ini bisa dikontrol oleh seluruh rakyat,” katanya.
Menurutnya, Provinsi Sulsel memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat langsung.
“Kita tidak boleh menjadi penonton di wilayah sendiri, kita harus berdaulat di wilayah sendiri, bagaimana memperjuangkan hak-hak masyarakat,” jelasnya.
Sama halnya disampaikan Rusdy Mastura yang juga mengusulkan hal tersebut.
