Upah Minimum
UMP 2023 Sultra Sulsel Sulteng Sulut Sulbar Gorontalo Naik, Besaran Kenaikan Upah Minimum Provinsi
Upah minimum provinsi atau UMP 2023 di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Sulawesi Tengah (Sulteng) dipastikan naik.
Penulis: Muhammad Israjab | Editor: Aqsa
lihat foto
UMP Sulawesi Tenggara 2023 ditetapkan melalui SK Gubernur Sultra Ali Mazi yang dibacakan Pj Sekda Sultra Asrun Lio.
Kenaikan UMP Sultra 2023 adalah 7,10 persen atau sebesar Rp182.931,58 dibandingkan UMP Sultra 2022 Rp2.576.016,96.
Dengan demikian, UMP Sulawesi Tenggara 2023 adalah sebesar Rp2.758.948.54.
"Keputusan Gubernur nomor 662 tentang UMP Sultra 2023 mulai berlaku pada 1 Januari 2023," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tenggara atau Kadisnakertrans Sultra, La Ode Ali Haswandy, Sabtu (26/11/2022).
Dalam SK tersebut, pemprov melarang perusahaan membayar upah lebih rendah dari ketentuan UMP Sultra tahun 2023.
UMP tersebut berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
Baca juga: Besaran Kenaikan UMP 2023 DKI Jakarta, Jabar, Banten, Jateng, Jogja, Jatim Diketok 28 November 2022
Pemprov juga menekankan pihak perusahaan agar wajib menyusun struktur dan skala upah.
Sehingga upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada stuktur dan skala tersebut.
Besaran UMP tahun 2023 tersebut berlaku diseluruh kabupaten/ kota se-Provinsi Sultra yang belum memiliki Dewan Pengupahan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) akan mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Sulsel 2023 pada Senin (28/11/2022).
UMP Sulsel 2023 naik tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
Meski demikian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Sulsel memperkirakan kenaikan UMP Sulawesi Selatan 2023 berkisar 8 persen dibandingkan UMP Sulsel 2022.
Dengan asumsi tersebut, UMP Sulsel 2023 diperkirakan mengalami kenaikan Rp253.270 atau naik menjadi Rp3.418.146.
“Masing-masing unsur telah mengusulkan nilainya (kenaikan) jadi belum ada angka pasti,” kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakertrans Sulsel, Akhryanto.
