Berita Kendari

KUA PPAS APBD Kota Kendari 2023 Disahkan, Wakil Wali Kota Harap Jadi Episentrum Pembangunan Daerah

KUA-PPAS Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari tahun 2023 disahkan. di ruang rapat paripurna DPRD Kota Kendari, Jumat (30/09/2022).

Istimewa
Penandatanganan bersama dan penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari kepada Wakil Wali Kota Kendari terkait KUA dan PPAS Kota Kendari tahun anggaran 2023, di ruang rapat paripurna DPRD Kota Kendari, Jumat (30/09/2022). 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - KUA-PPAS Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari tahun 2023 disahkan.

Pengesahan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama dan penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari.

Kepada Wakil Wali Kota Kendari terkait KUA dan PPAS Kota Kendari tahun anggaran 2023, di ruang rapat paripurna DPRD Kota Kendari, Jumat (30/09/2022).

Wakil Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan KUA-PPAS 2023 tersebut disusun berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah Kota Kendari tahun 2023.

Baca juga: Hindari Mogok Kerja dan Perselisihan Antara Perusahaan dan Karyawan, Disnakertrans Gelar Sosialisasi

Dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2023.

Kata dia, penyusunan KUA PPAS juga memperhatikan kondisi Kota Kendari yang masih sangat membutuhkan intervensi pemerintah daerah dan berbagai faktor.

Baik pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, sektor pendidikan, dan perlindungan sosial yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi daerah.

"Penandatanganan KUA PPAS ini membuktikan bahwa semangat kemitraan, sinergitas, dan persamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif dapat terpelihara dengan baik," ujarnya saat memberikan sambutan.

Siska menjelaskan keputusan DPRD tentang KUA PPAS ini akan menjadi pedoman penyusunan rencana kerja anggaran bagi organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Kendari.

Baca juga: Bank Indonesia Naikan Suku Bunga Acuan, Pengamat Ekonomi Sebut Menjaga Pemulihan Ekonomi

Selain itu juga akan menjadi landasan pada penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Kendari tahun 2023.

Tentunya hak tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat terhadap anggaran ke daerah dan refocusing anggaran pembangunan.

Di mana hal tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih progresif menggali potensi sumber pendapatan asli daerah.

Kemudian stimulus iklim investasi daerah, meningkatkan keunggulan dan daya saing daerah, mengubah budaya kerja berbasis digitalisasi dan fokus meningkatkan kualitas pelayanan publik terintegrasi.

"Insha Allah terobosan konstruktif di tengah keterbatasan yang kita miliki dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan menjadi episentrum bagi pembangunan daerah," katanya.

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved