Berita Sulawesi Tenggara

Tiga Metode Bakal Dipakai KPU Sultra Verifikasi Faktual Parpol Pemilu 2024, Salah Satunya Video Call

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal memakai tiga metode verifikasi faktual keanggotaan partai politik Pemilu 2024.

Penulis: Laode Ari | Editor: Sitti Nurmalasari
TribunnewsSultra.com/ La Ode Ari
Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir, mengatakan tiga metode yang bakal dilakukan KPU saat verifikasi keanggotaan parpol dengan mendatangi alamat untuk anggota sesuai alamat yang tertera di SIPOL. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal memakai tiga metode verifikasi faktual keanggotaan partai politik Pemilu 2024.

Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir, mengatakan tiga metode yang bakal dilakukan KPU saat verifikasi keanggotaan parpol dengan mendatangi alamat untuk anggota sesuai alamat yang tertera di SIPOL.

Kemudian jika tidak ditemukan, maka cara kedua melalui penghubung partai politik yang mengumpulkan data keanggotaan untuk diverifikasi KPU.

"Kalau dua metode itu tidak bisa, maka kami gunakan video call untuk mengecek apakah yang bersangkutan adalah anggota partai politik atau tidak," jelas Abdul Natsir, Selasa (20/9/2022).

Natsir menjelaskan, untuk tahapan itu baru bisa dilakukan saat memasuki tahapan verifikasi faktual yang dijadwalkan pada 15 Oktober 2022.

Baca juga: KPU Konawe Catat Jumlah Hak Pilih Capai 166 Ribu Orang, Laki-laki 84.399 & Perempuan 82.457 Pemilih

Saat ini, kata Ketua KPU Sultra tersebut, masih dalam tahapan perbaikan berkas keanggotaan untuk verifikasi administrasi.

Karena dari hasil rekapitulasi berkas administrasi parpol calon peserta Pemilu yang dikirim dari KPU RI, terdapat sejumlah partai politik yang berkas keanggotaannya kurang sesuai.

"Jadi KPU RI menunggu dokumen perbaikan untuk parpol yang belum dinyatakan memenuhi syarat baik keanggotaan maupun syarat administrasi lainnya," ujar Abdul Natsir.

Selain itu, Natsir mengungkapkan, berkas perbaikan yang dimaksud karena KPU mendapati ada parpol yang belum memenuhi syarat keanggotaan 1/1000 dari jumlah penduduk di daerah.

"Nantinya KPU kabupaten dan kota akan mencermati kembali data parpol yang belum syarat keanggotaan tersebut dari data yang dikirim KPU RI," ujarnnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved