Berita Konawe

Pemkab Konawe dan Kolaka Tepat Waktu Penyampaian Kesepakatan Kepala Daerah dan DPRD pada KUA PPAS

Kabupaten Konawe dan Muna Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tepat waktu dalam penyampaian kesepakatan kepala daerah dan DPRD pada KUA PPAS

Penulis: Arman Tosepu | Editor: Muhammad Israjab
Handover
surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/5721/KSP.00/70-75/09/2022 tentang Atensi Area MCP Perencanaan dan Penganggaran dan PBJ tertanggal 12 September 2022 lalu. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWE - Dua Kabupaten di Sulawesi Tenggara (Sultra) tepat waktu dalam penyampaian kesepakatan kepala daerah dan DPRD pada KUA PPAS.

Yakni Kabupaten Konawe dan Kolaka. Sedangkan 15 Kabupaten/Kota termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dinyatakan terlambat.

Hal ini sesuai dalam surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/5721/KSP.00/70-75/09/2022 tentang Atensi Area MCP Perencanaan dan Penganggaran dan PBJ tertanggal 12 September 2022 lalu.

Dalam surat tersebut tertulis kesepakatan rancangan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD tepat waktu (paling lambat minggu II Bulan Agustus 2022).
 

Baca juga: Hindari Persoalan Hukum, DPMD Konawe Harap Pemerintah Desa Taat Asas Kelola Dana Desa

Dimana, berdasarkan data dukung pada MCP tahun 2022, baru terdapat 2 (dua) Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara yang tepat waktu dalam penyampaian kesepakatan Kepala Daerah dan DPRD pada KUA dan PPAS.

16 Pemerintah Daerah lainnya dinyatakan terlambat dalam penyampaian dokumen kesepakatan tersebut.

Dalam surat itu juga disampaikan hal-hal yang terkait dengan pencegahan korupsi pada area Perencanaan dan Penganggaran APBD diantaranya:

a) Tahapan dan jadwal proses perencanaan dan penganggaran APBD dilaksanakan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan. Jika terjadi permasalahan pada pembahasan agar dapat dikomunikasikan kepada kami untuk dapat diselesaikan bersama;

b) Proses perencanaan terintegrasi dengan proses penganggaran APBD, setiap proses tersebut beserta hasilnya berupa dokumen Perencanaan dan dokumen penganggaran, terdokumentasi dalam sistem aplikasi;

c) Seluruh jajaran Pemerintahan Daerah agar menghindari transaksi penyuapan, pemerasan, gratifikasi, dan seluruh potensi benturan kepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD sehingga dapat dilaksanakan secara tepat waktu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: DPMD Konawe Sebut Perbup Nomor 43 Tahun 2022 Untuk Hindari Kecurangan Saat Pilkades Serentak

Selain itu, pada Area Pengadaan Barang dan Jasa, dalam kunjungan lapangan pada 10 proyek strategis Pemerintah Daerah baik bersumber pada Pinjaman Reguler, Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan APBD (DAU/DAK).

Masih terdapat pengadaan yang tidak sesuai antara target realisasi pada Perencanaan dengan kondisi lapangan sehingga perlu menjadi atensi Kepala Daerah dan Inspektorat dalam melakukan pengawasan proyek tersebut.

KPK menyampaikan agar kepala daerah untuk dapat:

a. Menugaskan Perangkat Daerah terkait bersama APIP untuk melakukan pengawasan yang lebih intens di lapangan terhadap maisng-masing proyek PBJ.

Konsultan pengawasan diperhatikan untuk setiap laporan hariannya sehingga dapat sesuai dengan perencanaan dan tidak terdapat deviasi dan PPK menindaklanjuti rekomendasi APIP sebagai upaya pencegahan korupsi.

Baca juga: Cincin di Jari Tangan Tak Bisa Terlepas, Lansia di Baubau Sulawesi Tenggara Minta Bantuan Damkar

PPK segera melakukan pertemuan berkala atas progress pekerjaan penyedia bersamakonsultan pengawas;

b. Dalam hal didapatkan potensi deviasi sebesar 10 persen maka PPK segera melakukan Show Cause Meeting (SCM) sesuai peraturan perundang-undangan berlaku

c. PPK dan UKPBJ bekerjasama dalam mem-profiling calon penyedia melalui Vendor Management System (VMS) berdasarkan hasil kinerja sebelumnya dan sebagai pedoman untuk PBJ Tahun 2023 sebagaimana format MCP area Pengadaan Barang Jasa.

Untuk diketahui, surat tersebut juga ditunjukan untuk seluruh kepala daerah di Sultra serta ditandatangani langsung secara elektronik oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko.

Pada Rabu (3/8/2022) lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe bersama DPRD Konawe menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepahaman KUA dan PPAS Kabupaten Konawe tahun 2023.

Dalam rapat paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Dr Ardin didampingi Wakil Ketua I Kadek Rai Sudiani dan Wakil Ketua II, Rusdianto.

Sementara Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Ferdinand Sapan.(*)

(TribunnewsSultra.com/Arman Tosepu)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved