Berita Konawe

Pemkab Konawe dan Kolaka Tepat Waktu Penyampaian Kesepakatan Kepala Daerah dan DPRD pada KUA PPAS

Kabupaten Konawe dan Muna Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tepat waktu dalam penyampaian kesepakatan kepala daerah dan DPRD pada KUA PPAS

Penulis: Arman Tosepu | Editor: Muhammad Israjab
Handover
surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/5721/KSP.00/70-75/09/2022 tentang Atensi Area MCP Perencanaan dan Penganggaran dan PBJ tertanggal 12 September 2022 lalu. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWE - Dua Kabupaten di Sulawesi Tenggara (Sultra) tepat waktu dalam penyampaian kesepakatan kepala daerah dan DPRD pada KUA PPAS.

Yakni Kabupaten Konawe dan Kolaka. Sedangkan 15 Kabupaten/Kota termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dinyatakan terlambat.

Hal ini sesuai dalam surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/5721/KSP.00/70-75/09/2022 tentang Atensi Area MCP Perencanaan dan Penganggaran dan PBJ tertanggal 12 September 2022 lalu.

Dalam surat tersebut tertulis kesepakatan rancangan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD tepat waktu (paling lambat minggu II Bulan Agustus 2022).
 

Baca juga: Hindari Persoalan Hukum, DPMD Konawe Harap Pemerintah Desa Taat Asas Kelola Dana Desa

Dimana, berdasarkan data dukung pada MCP tahun 2022, baru terdapat 2 (dua) Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara yang tepat waktu dalam penyampaian kesepakatan Kepala Daerah dan DPRD pada KUA dan PPAS.

16 Pemerintah Daerah lainnya dinyatakan terlambat dalam penyampaian dokumen kesepakatan tersebut.

Dalam surat itu juga disampaikan hal-hal yang terkait dengan pencegahan korupsi pada area Perencanaan dan Penganggaran APBD diantaranya:

a) Tahapan dan jadwal proses perencanaan dan penganggaran APBD dilaksanakan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan. Jika terjadi permasalahan pada pembahasan agar dapat dikomunikasikan kepada kami untuk dapat diselesaikan bersama;

b) Proses perencanaan terintegrasi dengan proses penganggaran APBD, setiap proses tersebut beserta hasilnya berupa dokumen Perencanaan dan dokumen penganggaran, terdokumentasi dalam sistem aplikasi;

c) Seluruh jajaran Pemerintahan Daerah agar menghindari transaksi penyuapan, pemerasan, gratifikasi, dan seluruh potensi benturan kepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD sehingga dapat dilaksanakan secara tepat waktu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: DPMD Konawe Sebut Perbup Nomor 43 Tahun 2022 Untuk Hindari Kecurangan Saat Pilkades Serentak

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved