Berita Konawe Utara

Bupati Ruksamin Minta ke Menhub Agar Terminal Khusus di Konawe Utara Berdayakan PBM dan TKBM Lokal

Ruksamin berdiskusi dengan Menhub di atas tugboat agar PBM dan TKBM lokal menjadi prioritas dan dapat diberdayakan di terminal khusus (tersus).

TribunnewsSultra.com/Bima Saputra Lotunani
Bupati Konawe Utara (Konut), Ruksamin bersama Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi saat mendampingi Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub RI), Budi Karya Sumadi melihat kondisi Pelabuhan Molawe, Sabtu (20/8/2022). 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONUT - Semenjak pemerintahan Presiden RI Joko Widodo, Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus didatangi pejabat tinggi negeri ini.

Baru-baru ini, Konut kembali didatangi pejabat penting negeri yakni Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub RI), Budi Karya Sumadi.

Dikunjungannya tersebut, Menhub RI, Budi Karya Sumadi meninjau langsung sarana dan prasarana kepelabuhanan UPP Kelas III Molawe.

Tak hanya itu, MenhubBudi Karya Sumadi turut langsung melihat beberapa infrastruktur Jetty yang berada di Konut.

Bupati Konut, Ruksamin, memberikan apresiasi terhadap pemerintah pusat yakni Menhub RI yang telah meluangkan waktu mengunjungi wilayah yang dipimpinnya tersebut.

Baca juga: Menhub RI Sebut Pelabuhan Molawe di Konawe Utara Sulawesi Tenggara Penyumbang PNBP Terbanyak

Kata orang nomor satu di Bumi Oheo tersebut, ini merupakan bentuk komitmen dan perhatian dari pemerintah pusat terhadap setiap daerah.

Lebih lanjut, politisi PBB tersebut memaparkan kondisi di bidang perhubungan laut wilayah Konut, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Hingga data umum dan fasilitas bangunan Kantor Unit Penyelanggara Pelabuhan Molawe, termasuk terminal khusus untuk menopang pertumbuhan ekonomi di Konut.

Ruksamin berdiskusi dengan Menhub di atas tugboat agar Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) lokal menjadi prioritas dan dapat diberdayakan di terminal khusus (tersus).

"Iya alhamdulillah respons Menhub RI Budi Karya Sumadi, sebelum tanggal 27 Agustus 2022, proposal yang diminta sudah berada di Kementerian Perhubungan," pungkasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Bima Saputra Lotunani)

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved