Harga BBM

Tanda-tanda Harga Pertalite Naik Begitupun Kenaikan Solar, Banderol BBM Subsidi Terbaru Hari ini

Tanda-tanda harga Pertalite naik begitupun kenaikan Solar, simak banderol BBM subsidi terbaru hari ini di seluruh Indonesia.

Penulis: Sitti Nurmalasari | Editor: Aqsa
Ridwan Kadir/ TribunnewsSultra.com
Tanda-tanda harga Pertalite naik begitupun kenaikan Solar, simak banderol BBM subsidi terbaru hari ini di seluruh Indonesia. Kabar penyesuaian banderol bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi itu sebelumnya beredar luas di media sosial (medsos).(foto ilustrasi) 

Sulawesi Selatan Rp 7.650

Sulawesi Barat Rp 7.650

Maluku Rp 7.650

Maluku Utara Rp 7.650

Papua Rp 7.650

Papua Barat Rp 7.650.

Sedangkan, harga solar subsidi di SPBU hari ini yakni sebesar Rp5.150 per liter.

Isyrat Kenaikan Harga

Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Presiden Jokowi akan mengumumkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar pada pekan depan.

Menurut Luhut, saat ini pemerintah masih mempertimbangkan baik dan buruknya dari kebijakan kenaikan harga BBM tersebut.

Sebab kebijakan ini akan menyebabkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat atau kemampuan konsumsi masyarakat.

“Minggu depan, Presiden akan umumkan mengenai apa dan bagaimana kenaikan harga (BBM bersubsidi),” kata Luhut, Jumat (19/8), dikutip TribunnewsSultra.com dari Kontan.co.id.

Luhut menyebut saat ini subsidi BBM tidak tepat sasaran sehingga anggaran subsidi yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 itu makin membengkak.

Menurut Luhut, Jokowi sudah memberikan perintah ke para menteri agar memberikan bantalan sosial agar bisa menjaga daya beli masyarakat yang kurang mampu saat pemerintah mengambil kebijakan kenaikan harga BBM.

Pemerintah tidak mungkin terus mempertahankan dan menambah subsidi.

Sebagai gambaran, tahun ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi BBM dan kompensasi kepada PT PN maupun PT Pertamina dengan total Rp 502 triliun.

Selain itu, pada Rancangan APBN 2023 pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi energi lebih rendah yakni sebesar Rp 210,7 triliun.

Alokasi anggaran subsidi energi yang lebih rendah ini berarti pemerintah mengurangi alokasi volume BBM bersubsidi atau dengan pilihan naik harga.

Dengan adanya sinyal kenaikan harga ini, pemerintah tetap harus menjaga kuota BBM subsidi saat ini hingga pemberlakuan harga baru nanti.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan pihaknya berupaya menjaga agar kebutuhan BBM subsidi masyarakat tetap terpenuhi.

Ia menyebut pemerintah ingin agar BBM bersubsidi tidak dinikmati orang kaya.

Karena itulah saat ini pemerintah berupaya membatasi pembelian BBM subsidi khususnya Pertalite.

Saat ini pihaknya membahas opsi pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan jenis kendaraan.

Hanya Arifin enggan memperincinya.

Ia juga tidak menjelaskan soal rencana pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Presiden termasuk berapa besar kenaikan harganya.

Pertamina Tunggu Arahan Pemerintah

Terkait ramainya kabar akan adanya kenaikan harga Pertalite naik Rp 2.350 atau menjadi Rp 10.000 per liter tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyampaikan bahwa Pertamina saat ini masih menunggu arahan dari pemerintah.

“Sementara kami masih menunggu arahan dari pemerintah karena penentuan harga merupakan kewenangan dari regulator,” katanya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/8/2022), dikutip TribunnewsSultra.com.

Meski demikian, pihaknya menegaskan, untuk saat ini harga Pertalite masih tetap sebesar Rp7.650.

“Hingga saat ini harga Pertalite masih tetap Rp 7.650 sebagaimana ditentukan pemerintah,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, saat ini belum ada penugasan kepada Pertamina menaikkan harga Pertalite.

Ia menyebutkan, pemerintah masih membahas pengurangan subsidi yang berkaitan dengan kenaikan harga Pertalite.

“Rencananya pengurangan subsidi, itu masih dibahas, belum ada putusannya. Jadi kan dari Kemenko, Menteri ESDM, dan Menkeu," ujar Erick Thohir dikutip dari Kompas.com, Selasa (16/8/2022).

Ia juga mengatakan, pada dasarnya pembahasan kenaikan harga Pertalite tak melibatkan Kementerian BUMN.

Namun, jika sudah terdapat keputusan, Pertamina sebagai BUMN yang ditugaskan sebagai penyalur akan diberi penugasan untuk mengimplementasikan kenaikan harga.

"Black and white bagaimananya kan belum jelas. Kita kan hanya mendapatkan penugasan," kata Dia.

"Jadi sampai hari ini saya sebagai menteri BUMN belum mendapatkan keputusan seperti itu, saya tunggu saja," imbuhnya.

Adapun Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan, rencana kenaikan harga Pertalite masih dalam pembahasan di internal pemerintah.

“Lagi dibahas (kenaikan harga Pertalite), masih dikoordinasikan di Pak Airlangga (Menko Perekonomian)," ujarnya, sebagaimana dikutip dari laman yang sama.

Ia mengatakan, keputusan kenaikan harga Pertalite masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Ia berharap revisi perpres bisa rampung bulan ini.

“Kita harus ubah Perpres dulu, mudah-mudahan (bulan ini selesai) karena harus sosialisasikan dulu,” kata Arifin.(*)

(Kontan.co.id/Dendi Siswanto, Kompas.com/Nur Rohmi Aida)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved