Berita Kendari

Alasan Tarif Bea Meterai Naik Sebesar Rp10.000 Dijelaskan KPP Pratama Kendari Sulawesi Tenggara

Ini penjelasan Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) soal alasan naiknya tarif bea meterai. 

Penulis: Muh Ridwan Kadir | Editor: Sitti Nurmalasari
Istimewa
Alasan Tarif Bea Meterai Naik Sebesar Rp10.000 Dijelaskan KPP Pratama Kendari Sulawesi Tenggara 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Ini penjelasan Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) soal alasan naiknya tarif bea meterai

Sebelumnya, pemerintah mulai memberlakukan tarif bea meterai tunggal Rp10.000 per 1 Januari 2022 lalu menggantikan tarif bea meterai Rp3.000 dan Rp6.000.

Untuk tarif bea meterai yang biasanya banyak digunakan masyarakat untuk keperluan kelengkapan dokumen ini berlaku terakhir kali pada 31 Desember 2021.

Hal tersebut tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai melalui peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Kendari, Alifa Ulfana mengatakan pemberlakuan bea meterai baru ini karena pembaharuan sudah lama tidak dilakukan.

Baca juga: KPP Pratama Kendari Catat 103.386 Wajib Pajak Orang Pribadi Sudah Validasi NIK Jadi NPWP

"Alasannya karena memang sudah lama sekali tidak dilakukan perubahan tarif bea meterai sekitar 10 tahun lalu," katanya melalui sambungan telepon, pada Rabu (27/7/2022).

Lanjutnya, kebijakan ini bertujuan untuk mengakomodir ketentuan yang sebelumnya belum diatur terkait tarif bea meterai.

Katanya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 diatur tarif meterai tunggal Rp10.000.

Regulasi ini mengatur pembayaran bea meterai, ciri umum dan ciri khusus pada meterai tempel, kode unik dan keterangan tertentu pada meterai elektronik, meterai dalam bentuk lain, dan penentuan keabsahan meterai, serta pemeteraian kemudian.

"Jadi, bea meterai ini sebenarnya untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran bea meterai yang terutang atas dokumen berbentuk elektronik serta memberikan kepastian hukum atas kode unik dan keterangan tertentu pada meterai elektronik," katanya.

Baca juga: KPP Pratama Kendari Gandeng DPMD Konawe Sosialisasi Perpajakan Dana Desa, Identifikasi Kendala

Menurutnya, atas hal tersebut perlunya melakukan penyempurnaan ketentuan perpajakan mengenai pembayaran bea meterai dan lainnya.

Sebagai informasi, dahulu meterai per lembarnya senilai Rp500 dan Rp1.000, dengan perkembangan zaman Rp500 menjadi Rp3.000 dan meterai Rp1.000 menjadi Rp6.000.

Selama berapa puluh tahun terakhir pemerintah tidak bisa menaikkan tarif meterai karena terbentur aturan yang ada sebelumnya, yaitu dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1985.

Hal itu karena dalam beleid tersebut, maksimal kenaikan bea meterai hanya enam kali lipat dari UU tersebut sehingga kenaikannya hanya sampai batas Rp3.000 dan Rp6.000 saja. (*)

(TribunnewsSultra.com/Muh Ridwan Kadir)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved