Berita Sulawesi Tenggara

KPU Sulawesi Tenggara Siapkan Layanan Helpdesk Bantu Parpol di Sultra Hadapi Tahapan Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara (KPU Sultra) menyiapkan layanan helpdesk berupa informasi verifikasi partai poltik (parpol).

Penulis: Laode Ari | Editor: Sitti Nurmalasari
TribunnewsSultra.com/ La Ode Ari
Ketua KPU Sulawesi Tenggara, La Ode Abdul Natsir. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara (KPU Sultra) menyiapkan layanan helpdesk berupa informasi verifikasi partai poltik (parpol).

KPU Sultra menyiapkan layanan helpdesk ini sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi antara KPU di daerah dengan pengurus partai politik dalam verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2024.

Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir, mengatakan pihaknya saat masih menyusun layanan tersebut jelang memasuki tahapan pendaftaran parpol di KPU RI dan verifikasi partai politik di daerah.

"Jadi layanan helpdesk ini nanti akan digunakan partai poltik berkonsultasi dengan KPU provinsi, kabupaten dan kota dalam proses verifikasi parpol peserta Pemilu 2024," ujarnya, Rabu (20/7/2022).

Ia menjelaskan, dalam layanan helpdesk ini parpol bisa berkomunikasi dengan KPU soal pendaftaran, kelengkapan administrasi hingga masalah atau kendala lain yang dihadapi selama proses verifikasi.

Baca juga: Segini Jumlah Keanggotaan Partai Politik di Sulawesi Tenggara Agar Lolos Verifikasi Parpol di KPU

Selain itu, untuk tahapan verifikasi parpol Pemilu 2024, saat ini, KPU Sultra masih menunggu PKPU mengenai petunjuk teknis verifikasi partai politik di daerah.

"Karena verifikasi parpol di daerah baru secara bertahap dan akan dilakukan setelah tahapan pendaftaran di KPU RI," ucap Natsir.

Sementara, untuk parpol yang sudah mengambil akun Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol KPU berjumlah 38 partai nasional dan 7 partai lokal Aceh.

Kata dia, dari 38 partai nasional, 9 parpol yang lolos parliamentary threshold atau memiliki kursi di DPR RI, 7 partai politik peserta Pemilu 2019, dan sisanya partai politik baru yang memilki badan hukum.

"Untuk parpol yang memiliki kursi di DPR RI, KPU hanya akan melakukan verifikasi administrasi," ujar La Ode Abdul Natsir.

Baca juga: Warning Partai Politik yang Miliki Keanggotaan Ganda, KPU Sulawesi Tenggara Rakor Bersama Parpol

"Sementara partai politk yang hanya mengirimkan perwakilan di DPRD provinsi atau kabupaten dan kota perlakuannya sama dengan parpol baru yakni verifikasi administrasi dan faktual," tambahnya.

Untuk diketahui, layanan helpdesk merupakan sumber daya multi-dimensi bagi organisasi yang dimaksudkan untuk memberi informasi dan dukungan kepada pelanggan atau pengguna terkait dengan produk dan layanan perusahaan atau lembaga. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved