Berita Sulawesi Tenggara

Warning Partai Politik yang Miliki Keanggotaan Ganda, KPU Sulawesi Tenggara Rakor Bersama Parpol

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) warning partai politik (parpol) yang memiliki keanggotaan ganda.

Penulis: Laode Ari | Editor: Sitti Nurmalasari
TribunnewsSultra.com/ La Ode Ari
Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) warning partai politik (parpol) yang memiliki keanggotaan ganda.

Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir mengatakan parpol segera merampungkan kepengurusan saat mengisi kelengkapan administrasi pada Sistem Informasi Partai Poltik (SIPOL) 2024.

Kata dia, kelengkapan administrasi berupa syarat atau kelengkapan parpol yang disyaratkan untuk mengikuti verifikasi administrasi dan faktual.

Ia menjelaskan pengisian kelengkapan administrasi ini sudah dibuka sejak 24 Juni dan akan ditutup pada 7 Agustus 2022 mendatang.

"Jadi langkah awal kami sosialisasi pengisian Sistem Informasi Partai Poltik (SIPOL) kepada parpol calon peserta Pemilu 2024," ujarya.

Baca juga: KPU Panggil 75 Ketua Parpol di Sulawesi Tenggara, Bahas Masalah Verifikasi Peserta Pemilu 2024

Kata Natsir, dalam sosialisasi ini pengurus parpol yang dipanggil sebanyak 75 partai politik yang memiliki badan hukum.

Namun, hanya 23 pengurus partai yang mengusulkan pengurusnya.

"Iya, ada 16 partai peserta Pemilu 2019, kemudian ada juga dari partai baru," kata Natsir.

Ia menambahkan, dalam kegiatan ini, pihaknya memberikan penjelasan teknis tentang pengisian kelengkapan administrasi di SIPOL.

Natsir menjelaskan, untuk pengurus partai yang menduduki jabatan atau posisi ganda kepengurusan, pihaknya akan mencoret untuk menjadi satu kepengurusan.

Baca juga: Cara KPU Kota Kendari Sulawesi Tenggara Tingkatkan Keikutsertaan Perempuan pada Pemilu 2024

Sementara, untuk pengurus yang memiliki keanggotaan lebih dari satu partai, maka akan diberikan penegasan berupa pernyataan memilih untuk satu partai saja.

"Kalau ganda karena beda partai maka akan dilakukan faktual, akan ditanyai kepengurusannya di partai mana," ucap Natsir.

Menurutnya, penegasan tersebut, untuk meminimalisir kendala saat petugas KPU melakukan verifikasi di daerah.

"Kalau nanti dalam verifikasi faktual masih didapat kepengurusan ganda, maka kami nyatakan tidak memenuhi syarat," tegas Ketua KPU. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved