'Menteri yang Punya Agenda Pribadi Harus Dilengserkan Jokowi' Ucap Pengamat soal Reshuffle Kabinet

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju makin santer terdengar.

Terlebih setelah beberapa menteri, pejabat, hingga tokoh di luar pemerintahan yang dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana pada Selasa (14/6/2022).

Menanggapi soal ini, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, angkat bicara.

Diberitakan TribunnewsSultra.com dari Kompas.com, Ari menyebut, menteri yang memiliki agenda pribadi atau partai politik lebih baik mengundurkan diri.

Baca juga: Nama-nama Menteri yang Diisukan Kena Reshuffle: Luhut Diganti Erick, Budi Gunadi Diganti Abdul Kadir

Termasuk para menteri yang seperti sudah berfokus pada Pilpres 2024 mendatang.

Menurutnya, Jokowi juga harus tegas untuk memecat menteri dengan agenda pribadi tersebut.

Baca juga: Jokowi Reshuffle Kabinet Hari Ini? Mendag Lutfi, Mentan Syahrul, hingga Menhan Prabowo Dipanggil

“Para menteri yang nyata-nyata punya agenda pribadi dan partai politik sebaiknya memilih jalan mundur atau harus dilengserkan Jokowi,” ujar Ari.

Menteri yang malah fokus pada parpolnya juga lebih baik fokus ke partai, tidak perlu menjadi menteri.

“Menteri yang punya agenda politik sebaiknya fokus kepada tugas kepartaian,” katanya.

Ari berpendapat, masyarakat sudah mengharapkan perombakan kabinet oleh Jokowi.

Bagaimana tidak, dalam beberapa waktu terakhir, para anggota kabinet malah semakin aktif dengan kepentingan parpol masing-masing.

Baca juga: Cerita Ridwan Kamil Ada Ibu-ibu Halalbihalal di saat Takziah Eril, Bupati Cianjur: Mungkin Gugup

“Reshuffle menjadi jawaban dari keraguan masyarakat atas performa pemerintahan Jokowi yang tinggal seumuran jagung,” terangnya.

Ada sejumlah nama yang menurut Ari harusnya keluar dari kabinet.

Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa.