Berita Kendari

Ketua KPU Kota Kendari Sebut Ada Peluang Perubahan Dapil, Masih Tunggu PKPU Tahapan Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut adanya kemungkinan terjadi perubahan daerah pemilihan (dapil) di Kota Kendari, Sulawesi tenggara (Sultra).

TribunnewsSultra.com/ Amelda Devi Indriyani
Ketua KPU Kota Kendari Jumwal Shaleh 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut adanya kemungkinan terjadi perubahan daerah pemilihan (dapil) di Kota Kendari, Sulawesi tenggara (Sultra).

Ketua KPU Kota Kendari Jumwal Shaleh mengatakan perubahan ini memiliki peluang untuk bertambah maupun berkurang menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Jumlah dapil di Kota Kendari saat ini ada lima di antaranya Dapil I Mandonga dan Puuwatu, Dapil II Kendari dan Kendari Barat

Selanjutnya, Dapil III Abeli dan Poasia, Dapil IV Kambu dan Baruga, serta Dapil V Kadia dan Wua-Wua.

"Saya sudah sampaikan tadi soal peluang perubahan dapil (berkurang dan bertambah tetap ada), karena regulasinya ada di dalam undang-undang," jelasnya usai menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kota Kendari, Selasa (7/6/2022).

Baca juga: Komisi I DPRD Kunjungan ke Sekretariat KPU Kota Kendari Bahas Persiapan Pemilu 2024

Jumwal Shaleh mengatakan, penentuan daerah pemilihan masuk dalam satu di antara tahapan pembahasan pemilihan umum.

Namun, Dapil DPRD Kabupaten dan Kota tidak masuk dalam lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kecuali Dapil DPR RI dan DPRD Provinsi.

Untuk itu, peluang terjadinya perubahan dapil kabupaten kota, pihaknya masih menunggu Peraturan KPU tentang Tahapan dan PKPU tentang Penyusunan Dapil.

Kata dia, perubahan tersebut kemungkinan terjadi karena saat ini terdapat penambahan kecamatan di Kota Kendari.

Kendati demikian, keputusan perubahan dapil bergantung pada KPU RI, meski proses administrasi tetap dilakukan KPU kabupaten dan kota masing-masing.

Baca juga: Cara KPU Kota Kendari Tingkatkan Pemilih Milenial di Pemilu, Sosialisasi Lewat Game Online

Lantaran, proses perubahan dapil tersebut harus ada kajian analisis, Focus Group Disscusion (FGD), uji publik, dan lain lain.

"Kita belum sampai mengusulkan ke perubahan dapil karena tahapan Peraturan KPU belum ada, masih dirapatkan, nanti sudah masuk tahapan baru kita lakukan prosedurnya," tutupnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved