DPRD Sultra Minta Pemerintah Daerah Sediakan Minyak Goreng Murah, Atasi Pencabutan Subsidi Harga

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta Pemerintah Daerah bisa mencari jalan keluar dari keputusan pencabutan subsidi minyak goreng curah oleh Pemerintah Pusat.

Seperti diketahui, Pemerintah Pusat telah mencabut subsidi minyak goreng curah di pasaran berlaku mulai 1 Juni 2022.

Dengan kebijakan tersebut, dikhawatirkan akan berdampak pada stok kebutuhan masyarakat terutama kalangan pedagang.

Anggota Komisi II DPRD Sultra, Farhana Mallawangan, mengatakan, pihaknya merasa prihatin dengan keputusan pencabutan subsidi minyak goreng curah.

Menurutnya, pemerintah daerah harus menyediakan minyak goreng murah sebagai alternatif dari kebijakan tersebut.

Baca juga: Tanggapan Pedagang Gorengan di Kendari Soal Pencabutan Subsidi Harga Minyak Goreng Curah

"Jika kondisi keuangan negara memungkin bisa subsidi minyak goreng. Kami sangat berharap agar masyarakat bisa membeli minyak goreng dengan harga murah," ujarnya melalui WhatsApp, Rabu (1/6/2022).

Selain itu, kata Farhana Mallawangan, Pemerintah Daerah juga harus lebih memperhatikan kondisi masyarakat di daerah.

Apalagi, masyarakat baru-baru saja terbebas dari dampak kelangkaan minyak goreng beberapa bulan lalu.

"Kalau tanggapan kami selaku wakil rakyat yang senantiasa memperhatikan kondisi kehidupan masyarakat di daerah. Kami melihat dicabutnya subsidi minyak goreng saat ini cukup prihatin," ujarnya.

Angggota DPRD Fraksi Partai Golkar ini menilai, langkah pemerintah untuk mencabut subsidi minyak goreng curah untuk menstabilkan perekonomian pascadilanda pandemi Covid-19.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Bimoli, Fortune, Tropical, Sedaap, Sania Empat Pasar Tradisional di Kota Kendari

Sehingga, dengan keputusan Pemerintah Pusat sudah mempertimbangkan secara matang dan memikirkan dampaknya.

"Namun, kondisi ini tidak dapat kita berlarut-larut karena mungkin kondisi keuangan negara setelah Covid-19 belum terlalu stabil," ucapnya.

Selain itu, kebijakan untuk mengatur ekspor bahan mentah minyak goreng juga menjadi langkah mengatasi kelangkaan.

Sehingga, kehidupan masyarakat termasuk pedagang tidak semakin terpuruk dengan kebijakan tersebut.

"Kami pikir kalau dampak kemungkinan ada, tetapi kalau pedagang yang penting ada minyak goreng yang akan dijual," tutur Farhana Mallawangan. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)