Berita Sulawesi Tenggara

Forsub Tolak Wacana Kemendagri Soal Penunjukan Penjabat Bupati Tanpa Melalui Usulan Pemprov Sultra

Forum Rakyat Sultra Bersatu atau Forsub menolak wacana Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri soal penunjukan Pj Bupati

Penulis: Fadli Aksar | Editor: Muhammad Israjab
Istimewa
Koordinator Forum Rakyat Sultra Bersatu (Forsub), Sutrisno.(Istimewa) 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Forum Rakyat Sultra Bersatu atau Forsub menolak wacana Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri soal penunjukan Penjabat (Pj) Bupati.

Lantaran, penolakan itu dilandasi penunjukan Pj bupati oleh Kemendagri tanpa melalui usulan Pemerintah Provinsi atau Pemprov Sultra.

Diketahui, masa jabatan 7 kepala daerah di Sultra akan berakhir pada 2022.

Sebanyak 3 diantaranya Bupati Buton Tengah (Buteng), Selatan (Busel), dan Muna Barat (Mubar) berakhir pada 22 Mei 2022.

Baca juga: Mantan Pj Bupati Buton Tengah Ditangkap Kejati Sultra, Setahun Buron Kasus Korupsi Dana Desa

Koordinator Forsub Sutrisno, menduga ada nama calon PJ tidak melalui usulan Gubernur Sultra dan akan mendapatkan rekomendasi Kemendagri.

"Kami tidak mempersoalkan siapapun yang akan menjadi penjabat di daerah, tersebut tetapi harus melalui mekanisme perundang-undangan," kata Sutrisno di Kendari, pada Rabu (18/5/2022).

Dirinya berharap kepada Kemendagri untuk tetap mematuhi Permendagri No 1 Tahun 2018 pasal 5 Ayat 2 dan 3.

Ia meminta agar Kemendagri tetap menghargai posisi Pemprov Sultra sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah 

"Jangan sampai ada Penjabat yang tidak melalui mekanisme. Ini akan memantik kegaduhan di daerah dan kami serta masyarakat menolak," tandasnya.(*)

(TribunnewsSultra.com/Fadli Aksar)

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved