Dampak Kebijakan Jokowi yang Larang Ekspor Minyak Goreng dan CPO terhadap Petani Sawit
Kebijakan Presiden Joko Widodo perihal larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya (CPO) ke luar negeri dinilai dapat membuat harga sawit turun.
Penulis: Nina Yuniar | Editor: Ifa Nabila
lihat foto
“Luas dan produksi sawit kita harus menghormati dan melindungi kedaulatan pangan negara lain, negara yang mengimpor produksi sawit,” paparnya.
Baca juga: RESMI Ekspor Minyak Goreng dan CPO Dilarang, Simak Update Harga Migor Terbaru Hari ini
Sebagaimana diketahui bahwa Presiden Jokowi sebelumnya telah menerbitkan kebijakan tentang larangan ekspor minyak goreng dan CPO.
Larangan ekspor tersebut berlaku mulai Kamis, 28 April 2022 mendatang sampai dengan waktu yang belum ditentukan.
Adapun dengan adanya kebijakan baru ini, diharapkan dapat memenuhi ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.
Sehingga stoknya dapat kembali melimpah di pasaran Indonesia.
Baca juga: Harga Minyak Goreng Terbaru Hari ini Naik Lagi? Simak Banderol di Indomaret, Alfamart, Hypermart
Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai bahwa kebijakan ini merupakan suatu keputusan yang tidak mudah.
"Bapak Presiden sangat berhati-hati untuk membuat keputusan melarang ekspor CPO (crude palm oil/minyak kelapa sawit mentah) sebagai turunan dari bahan baku minyak goreng. Ini adalah pilihan terbaik dari yang terjelek," terang Bahlil dalam konferensi pers, Senin (25/4/2022) seperti dilansir TribunnewsSultra.com dari Kompas.com.
Menurut Bahlil, keluarnya kebijakan ini tidak lepas dari peran para pengusaha yang mengabaikan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) atau kewajiban mendahulukan pasar domestik.
"Karena sebenarnya kalau pengusaha-pengusaha ini tertib. Kalau mau menanggung, gotong royong bareng-bareng agar harga domestiknya itu bisa dijaga di Rp 14.000, kita mungkin enggak akan melarang ekspor CPO itu," ujar Bahlil.
Baca juga: Megawati Dibuat Bingung Lagi dengan Fenomena Ibu-ibu Beli Baju Baru tapi Antre Minyak Goreng
Namun, Bahlil mengatakan bahwa kebijakan ini bukan berarti Presiden Jokowi tidak memihak kepada dunia usaha.
Melainkan, kini industri dalam negeri membutuhkan bahan baku yang cukup untuk memenuhi permintaan minyak goreng di dalam negeri.
"Ya namanya pengusaha ini kan pengen cari keuntungan besar, tapi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memikirkan dunia usaha, tapi jauh lebih penting memikirkan rakyatnya," ungkap Bahlil.
"Ini sebagai bentuk political will Presiden yang mendukung rakyatnya. Jadi enggak benar seandainya ada yang mengatakan bahwa Presiden hanya mendengarkan satu kelompok tertentu, dunia usaha. Bagaimana mungkin? Ini kan kebijakan yang sangat berani," tandasnya.
(TribunnewsSultra.com/Nina Yuniar) (Kompas.com/Elsa Catriana/Yohana Artha Uly)
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Presiden Larang Ekspor CPO dan Minyak Goreng, Serikat Petani: Bikin Harga Sawit Turun" dan "Soal Larangan Ekspor Minyak Goreng, Bahlil: Ini Pilihan Terbaik dari yang Terjelek"
