Aksi 11 April 2022
Unjuk Rasa 11 April 2022 Cipayung Plus Kendari Tuntut Kenaikan Bahan Pokok, BBM hingga PPN 11 Persen
Cipayung Plus Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) merilis tuntutan terkait aksi unjuk rasa pada 11 April 2022.
Penulis: Mukhtar Kamal | Editor: Muhammad Israjab
TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Cipayung Plus Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) merilis unjuk rasa bakal dilakukan Senin (11/4/2022) hari ini.
Cipayung Plus ini tergabung dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kendari.
Serta, Gerakan Mahasiswa Kristen Nasional Indonesia (GMKNI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Kendari.
Ikut pula, Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Kendari.
Baca juga: Demo 11 April Batal Digelar di Depan Istana Negara, Ini Alasan BEM SI Beralih Geruduk Gedung DPR RI
Ketua PMKRI Kendari, Kilianus Paliling mengatakan Cipayung Plus Kota Kendari Sultra sigap dalam aksi unjuk rasa pada Senin 11 April 2022 hari ini.
"Ini menyikapi persoalan-persoalan yang akhir-akhir berkembang di tengah masyarakat, khususnya soal kenaikan harga bahan-bahan pokok, kenaikan BBM dan kenaikan PPN," katanya.
Sementara Ketua GMKI Kendari, Bongga Lasarus menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM dan Gas Elpiji yang akan berdampak buruk dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat.
"Seperti kenaikan harga barang-barang dan kebutuhan lainya, misalnya kenaikan harga pertamax yang kini menjadi Rp. 12.500/liter dari harga yang sebelumnya Rp. 9.000," tuturnya.
Selain itu Ketua KMHDI Kendari, Adi Darmawan menerangkan mungkin bisa berefek pada konsumen Pertamax yang akan beralih ke Pertalite disubsidi harga Rp7.650 per liternya.
"Sehingga tentu hal ini akan berdampak pada kelangkaan BBM pertalite yang notabene adalah bahan bakar yang disubsidi bagi masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah," ujarnya.
Kemudian, mengenai LPG 3 kg yang juga selama ini disubsidi. Menurutnya, jika terjadi kenaikan harganya maka akan berefek pada pelaku UMKM dan masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah.
Baca juga: Demo 11 April Pindah ke DPR, Puan Maharani Angkat Bicara: Jangan Terprovokasi
"Kelompok Cipayung Plus Kota Kendari menolak dengan tegas kenaikan BBM dan LPG yang menyengsarakan masyarakat ditengah kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid 19," terangnya.
Dilanjutkan Ketua HMI MPO Kendari, Badi Farhan menilai kenaikan sejumlah kebutuhan ini sebagai bentuk ketidak pedulian pemerintah kepada masyarakatnya saat ini.
"Seharusnya pemerintah dapat menjamin dan mendorong kestabilan harga bahan-bahan pokok kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Selain itu, ditambahkan Ketua KAMMI Kendari, Iwan Haridi juga meminta pemerintah mendorong untuk dapat mewujudkan sesegera mungkin
swasembada pangan.