Soal Kenaikan Harga di Tahun 2022, ISMEI: Pemerintah Harus Serius dan Soluktif Membuat Kebijakan

Belum lagi ditambah dengan kenaikan PPN dari 10 % menjadi 11 %, maka perlu menjadi perhatian serius pemerintah, dikarenakan yang terkena dampak dari kenaikan PPN adalah Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM).

"Seharusnya pemerintah sudah dapat menarik kesimpulan dan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu dan tidak memberatkan masyarakat," tegasnya.

Lanjutnya, bukan justru tampak seolah olah pemerintah lepas tangan dan menutup mata terhadap permasalahan yang menyangkut keberlangsungan hidup orang banyak.

Sekarang, Presiden beserta seluruh elemen pemerintahan harus bersatu dan sinergi untuk fokus melakukan stabilisasi harga bahan pokok dan mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak BBM yang terjadi hari ini.

"Serta menyudahi dulu drama wacana 3 periode dan penundaan pemilu yang akhir-akhir ini sering didengungkan oleh para pemangku kebijkan," ucapnya.

Hal ini sangat mengganggu aktivitas ekonomi dikarenakan unjuk rasa dan penolakan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dihampir seluruh daerah yang ada di indonesia.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih.

Menurutnya,ada beberapa hal yang menyebabkan kelangkaan BBM, di antaranya lonjakan harga minyak, meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya sejak pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)