Penghina Tentara Rusia dan Pendemo yang Protes Perang di Ukraina Bisa Dipenjara dan Denda Rp647 Juta

Sementara itu, Kedutaan Besar AS di Ukraina menyebut serangan Rusia terhadap pembangkit nuklir itu adalah kejahatan perang.

- Presiden Rusia Vladimir Putin memperkenalkan serangkaian undang-undang baru yang menindak kebebasan pers.

Putin menandatangani RUU menjadi UU yang memperkenalkan hukuman penjara hingga 15 tahun bagi orang-orang yang menerbitkan “berita hoax” tentang tentara invasi Rusia ke Ukraina.

Banyak outlet menghentikan operasi di Rusia atau menghapus cakupan sebagai tanggapan atas peraturan tersebut.

BBC, CNN, Bloomberg, dan CBC semuanya mengumumkan bahwa mereka menangguhkan operasi atau siaran di Ruasia, dengan mengatakan undang-undang itu "mengkriminalisasi pelaporan independen di negara itu"

Baca juga: Meta Dituduh Diskriminasi saat Invasi Moskow ke Ukraina, Rusia Blokir Akses Facebook dan Twitter

Surat kabar Rusia Novaya Gazeta mengatakan akan menghapus materi tentang tindakan militer Rusia di Ukraina dari situs webnya.

- Regulator media pemerintah Rusia melarang akses ke Twitter dan Facebook.

Regulator media pemerintah Rusia Roskomnadzor telah membatasi akses ke Twitter.

Rusia juga telah memblokir akses media sosial Facebook di seluruh negeri.

Putin juga menandatangani RUU yang akan memungkinkan denda atau hukuman penjara hingga tiga tahun karena menyerukan sanksi terhadap Rusia.

Baca juga: Presiden Ukraina Zelenskyy Selamat setelah 3 Kali Nyaris Dibunuh, Berkat Pihak Rusia yang Antiperang

Tahun lalu telah terlihat tindakan keras yang semakin keras terhadap suara-suara independen dan kritis di Rusia yang hanya meningkat setelah dimulainya invasi ke Ukraina.

- Tujuh orang tewas, termasuk dua anak-anak, setelah serangan udara Rusia menghantam daerah pemukiman pedesaan di wilayah Kiev pada Jumat (4/3/2022).

Pihak kepolisian Ukraina mengatakan serangan itu menghantam desa Markhalivka yang terletak sekitar 6 mil dari pinggiran barat daya Ibu kota Ukraina.

- Kota Mariupol, Ukraina tidak memiliki air, pemanas, atau listrik dan kehabisan makanan setelah diserang oleh pasukan Rusia selama lima hari terakhir.

Baca juga: Perundingan Ke-3 Dimulai: Kemajuan Hasil Negosiasi Perang, Delegasi Ukraina Tiba Untuk Bertemu Rusia

Hal itu disampaikan oleh Walikota Mariupol sendiri dalam seruan yang disiarkan televisi.

Walikota Mariupol lantas menyerukan koridor kemanusiaan untuk mengevakuasi warga sipil dari kota pelabuhan tenggara itu.

- PBB mencatat lebih dari 1,2 juta orang telah meninggalkan Ukraina ke negara-negara tetangga sejak Rusia meluncurkan invasi skala penuh pada Kamis 24 Februari lalu.

Sekitar setengah juta di antaranya merupakan anak-anak.

(TribunnewsSultra.com/ Ifa Nabila, Nina Yuniar)