2 Kadis Sultra Bertikai
Komisi I DPRD Sultra Minta Sekda Bina 2 Kepala OPD yang Bertikai saat Puncak Peringatan HPN 2022
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara meminta Sekda Sultra menyelesaikan pertikaian dua pejabat Pemprov Sultra.
Penulis: Laode Ari | Editor: Sitti Nurmalasari
TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara meminta Sekda Sultra menyelesaikan pertikaian dua pejabat Pemprov Sultra.
Penyataan itu menyusul terjadinya perseteruan antara Kepala Bapenda Sultra Yusuf Mundu dan Kadis Kominfo Sultra Ridwan Badalah.
Insiden perselisihan tersebut terjadi saat puncak peringatan Hari Pers Nasional 2022 di pelataran Masjid Al Alam Kendari, Rabu (9/2/2022).
Kejadian tersebut diduga dipicu ucapan tak senonoh yang dilontarkan Kadis Kominfo Sultra Ridwan Badallah hingga membuat Kepala Bapenda Sultra, Yusuf Mundu menamparnya.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Gunaryo, sangat menyayangkan kejadian tersebut.
Baca juga: Gubernur Sultra Akan Sanksi Kepala Bapenda dan Kadis Kominfo Gegara Berseteru Saat Perayaan HPN 2022
Menurutnya dua pejabat ini bisa memberikan contoh serta menahan diri agar tidak saling bersinggungan hingga berujung dugaan pemukulan.
"Tentunya kami sayangkan, kenapa ada adu fisik ini bisa terjadi. Seharusnya hal itu dapat dihindari," kata Gunaryo saat dihibungi via telepon.
Ia menjelaskan, para kepala OPD itu seharusnya memberikan contoh yang baik kepada ASN lain baik tindakan dan ucapan.
Apalagi kejadian itu masih di momen peringatan HPN 2022 yang dihadiri para tamu dari berbagai daerah dan duta besar.
"Saat terjadi dugaan pemukulan di situkan masih banyak tamu yang hadir, momennya masih Hari Pers Nasional 2022, harus saling bisa menahan diri," ujarnya.
Baca juga: Sosok Yusuf Mundu Kepala Bapenda Sulawesi Tenggara Dilapor Pukul Kadiskominfo Sultra Ridwan Badallah
Untuk itu, Anggota DPRD Fraksi PDIP ini berharap Sekda Sultra Nur Endang Abbas bisa menengahi atau melakukan pembinaan kepada dua pimpinan lembaga tersebut.
Agar kejadian tersebut tidak terulang di kemudian hari dan menjadi pembelajaran birokrasi oleh pimpinan OPD lainnya.
"Kami harapkan bu Sekda Sultra sebagai pimpinan ASN di Sultra bisa memberikan pembinaan kepada dua kepala OPD itu," ujar Gunaryo.
"Dan kami dari DPRD hanya bisa menyarankan pimpinan mereka bisa memediasi untuk menyelesaikan masalah itu tanpa melalui jalur hukum di kepolisian," tuturnya. (*)
(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)