Berita Ekonomi

OJK Dorong Pembiayaan Berkelanjutan Sektor Keuangan, Dukung Implementasi Ekonomi Hijau

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pembiayaan berkelanjutan di sektor keuangan dalam mendukung implementasi ekonomi hijau.

Penulis: Muh Ridwan Kadir | Editor: Sitti Nurmalasari
Istimewa
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pembiayaan berkelanjutan di sektor keuangan dalam mendukung implementasi ekonomi hijau.

Dukungan atau kebijakan itu telah dimulai dengan penerbitan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015-2020).

Pada Roadmap Tahap I melalui POJK Nomor 51 Tahun 2017, OJK mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan ada kewajiban bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keberlanjutan (Sustainability Report).

"Indonesia peringkat satu sesuai survei tingkat kepercayaan terhadap perusahaan yang menyampaikan laporan kinerja keberlanjutan dari Globescan and Global Reporting Initiative 2020," ucapnya melalui keterangan resmi, Selasa (28/12/2021).

Baca juga: Reaksi Presiden Jokowi hingga Menteri Usai Resmikan Bendungan Ladongi Kolaka Timur Pakai Perahu Naga

Wimboh menuturkan OJK menyusun Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) yang isinya menyempurnakan beberapa hal dalam Roadmap Tahap I.

Pertama, belum tersedianya taksonomi hijau, kedua belum terintegrasinya risiko keuangan perubahan iklim (climate related financial risk) ke dalam kerangka mitigasi risiko.

"Kemudian belum tersedianya insentif untuk penerbitan instrumen keuangan berkelanjutan, dan rendahnya awareness industri keuangan mengenai Inisiatif Keuangan Berkelanjutan," ungkapnya.

Sehingga menurutnya, untuk melengkapi kekurangan tersebut dalam Roadmap Tahap II memiliki empat fokus.

Fokus pertama yakni penyelesaian taksonomi hijau, sebagai acuan nasional dalam pengembangan produk-produk inovatif dan/atau keuangan berkelanjutan.

Baca juga: Warga Teriakkan Pak Jokowi 3 Periode Saat Presiden RI Joko Widodo Kunjungan ke Sulawesi Tenggara

Kedua, mengembangkan kerangka manajemen risiko berbasis keuangan berkelanjutan untuk industri jasa keuangan dan pedoman pengawasan berbasis risiko iklim untuk pengawas.

"Ketiga, mengembangkan skema pembiayaan atau pendanaan proyek yang inovatif dan feasible," jelasnya.

"Dan terakhir meningkatkan awareness dan capacity building untuk seluruh stakeholders yang tentunya menjadi target yang bersifat continuous dan multiyears," ujarnya.

Selain itu, kata Wimboh, OJK juga telah membentuk Task Force Keuangan Berkelanjutan di mana kick-off nya pada awal Oktober lalu.

Menurutnya kehadiran Task Force ini menjadi suatu platform koordinasi sektor jasa keuangan yang terintegrasi untuk ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Baca juga: Keindahan Bendungan Ladongi Kolaka Timur Sultra yang Diresmikan Presiden Jokowi, Diserbu Warga

Selain itu, jelas Wimboh Santoso, kehadiran Task Force dapat meningkatkan green financing oleh lembaga jasa keuangan.

OJK juga akan terus melakukan pengembangan keuangan berkelanjutan tidak hanya dari sektor perbankan, namun juga pasar modal.

"Di antaranya melalui pengembangan ESG Leaders Indeks dan Indeks Sri Kehati, serta dalam mendukung operasionalisasi carbon market di Indonesia," pungkasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Muh Ridwan Kadir)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved