Kisah Perawat di Kolaka, Lulus CPNS Nilai Tertinggi Versi BKN Namun Ngaku Dicurangi di Buton Selatan

Pada saat itu ditemukan bukti awal, adanya praktek kecurangan dalam seleksi CPNS Buton Selatan tahun 2019.

Bukti kecurangan itu antara lain, BKD Buton Selatan memanipulasi data administrasi yang menerangkan bahwa Kabupaten Buton Selatan merupakan daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).

Manipulasi ini otomatis disertai kebijakan menambahkan 10 poin pada nilai tes CPNS untuk putra/putri lokal di daerah bersangkutan.

Menurut Ningsih, Buton Selatan bukanlah daerah dengan kategori 3T.

Khusus di Sultra, hanya ada 3 kabupaten yang diakui sebagai daerah 3T, yaitu Kabupaten Konawe, Bombana, dan Konawe Kepulauan.

Baca juga: BKD Sultra Tak Urus Kecurangan 41 Peserta CPNS 2021 Busel, Sebut Hanya Tangani CPNS 2021 Sultra

Temuan kecurangan lainya, ditemukan pihak BKD Buton Selatan memalsukan sertifikat pendidik.

Berdasarkan bukti kecurangan awal yang diperoleh di kantor BKN RI, Ningsih bersama 19 rekannya melaporkan kasus dugaan kecurangan tersebut ke Polres Buton.

"Temuan ini menjadi landasan kami melapor ke Polres Buton,” ujarnya.

Ningsih mengatakan, seorang rekannya mengaku didatangi oleh Kepala BKD Buton Selatan setelah pelaporan kasus di Polres Buton tersebut.

Oknum Kepala BKD Buton Selatan menawarkan islah, menjaminkan 20 orang yang diduga dicurangi akan diluluskan asalkan laporan di Polres Buton dicabut. 

Ningsih dkk bersedia mencabut laporan polisi tersebut setelah ada revisi pengumuman hasil tes CPNS Kabupaten Buton. 

Pengumuman hasil revisi akhirnya disampaikan BKD Buton Selatan, Ningsih dan 19 rekannya dinyatakan lulus tes CPNS.

Tetapi tidak selesai begitu saja, pengumuman lulus itu hanyalah "prank" dari BKD Buton Selatan.

Ningsih tidak pernah mendapatkan NIP yang merupakan hak setelah lulus tes CPNS.

"Saya langsung chat Kepala BKD Buton Selatan, pertanyakan soal penerbitan NIP, dia bilang NIP saya sudah diusulkan," jelasnya.