Disebut Ambil Keuntungan Bisnis Tes PCR hingga Dilaporkan ke KPK, Menko Luhut Binsar Klarifikasi

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) dan Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal bisnis tes PCR.

Keduanya dilaporkan atas tuduhan meraup keuntungan dari tes polymerase chain reaction (PCR).

Dilansir TribunnewsSultra.com dari Kompas.com, laporan itu dibuat oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) pada Kamis (4/11/2021).

Jodi Mahardi selaku juru bicara Menko Marves, memberi tanggapan atas laporan tersebut.

"Kita tidak khawatir kok, tidak ada yang ditutupi dan semua dilakukan untuk membantu masyarakat, terutama di awal-awal pandemi di mana negara-negara berebut alat PCR, alat ekstraksi rNA, reagen buat PCR dan buat rNA, dan sebagainya," ungkap Jodi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (4/11/2021).

Baca juga: Faye Cucu Luhut Jadi Aktivis sejak Kecil hingga Masuk Forbes, Kini Malah Trending soal Privilege

Wakil Ketua Umum Partai Prima Alif Kamal menyatakan, laporan terhadap kedua menteri tersebut dibuat didasarkan pada hasil investigasi pemberitaan media terkait dugaan adanya keterlibatan pejabat negara dalam bisnis tes PCR.

“Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap, panggil saja itu Luhut, panggil aja itu Erick agar kemudian KPK clear menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini," ujar Alif.

"Nanti bukti-bukti itu, pihak KPK aja yang menjelaskan, kami sudah menyampaikan tadi lewat laporan kami,"sambungnya.

Partai Prima menuturkan agar KPK dapat mempelajari laporannya dan menindaklanjuti laporan itu.

"Kami minta KPK untuk mengklarifikasi berita beredar sesuai aturan pengadaan barang dan jasa," ucap Alif.

Baca juga: Susunan Tim Gernas BBI: Menko Luhut Ditunjuk Jokowi Jadi Ketua

Diketahui dugaan meraup hasil keuntungan dari pengadaan tes Covid-19 ini bersumber dari dua perusahaan.

Perusahan itu ialah PT. Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi, yang terdapat kepemilikan saham oleh Luhut.

Kedua perusahaan itu disebut berinvestasi di PT. Genomerik Solidaritas Indonesia (GSI) yang menjadi penyedia tes PCR, antigen dan sejumlah tes diagnosis Covid-19 lainnya.

Menanggapi kabar pelaporan dirinya ke KPK, Luhut menyampaikan klarifikasi melalui akun instagramnya.

"Teman-teman dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai,

Baca juga: Luhut Sebut Restoran-Kafe di Jakarta Bandel Disegel, Singgung Milik Hotman Paris dan Nikita Mirzani?

Saya ingin menegaskan beberapa hal lewat tulisan ini.

Pertama, saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia.

Seperti sama-sama kita tahu, pada masa-masa awal pandemi tahun lalu, Indonesia masih terkendala dalam hal penyediaan tes Covid-19 untuk masyarakat. GSI ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham.

Sesuai namanya, Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial, sehingga tidak sepenuhnya bisa diberikan secara gratis.

Partisipasi yang diberikan melalui Toba Sejahtera merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekan saya dari Grup Indika, Adaro, Northstar, dan lain-lain yang sepakat bersama-sama membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas yang besar.

Baca juga: UPDATE Kasus Suap Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur, KPK Periksa Pejabat BNPB

Bantuan melalui perusahaan tersebut merupakan upaya keterbukaan yang dilakukan sejak awal.

Kenapa saya tidak menggunakan nama yayasan?

Karena memang bantuan yang tersedia berada dari perusahaan.

Dan memang tidak ada yang saya sembunyikan di situ.

Kedua, hingga saat ini tidak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya.

Baca juga: Kasus OTT Bupati Kolaka Timur Bakal Disidangkan di Pengadilan Negeri Kendari, KPK Cek Ruangan Sidang

Keuntungan GSI justru banyak digunakan untuk memberikan tes swab secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan tenaga kesehatan garda terdepan, termasuk di RSDC Wisma Atlet.

Saya juga selalu mendorong agar harga tes PCR bisa diturunkan sehingga dapat terus menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Pun ketika kasus menurun awal September lalu, saya juga yang meminta agar penggunaan antigen dapat diterapkan pada beberapa moda transportasi yang sebelumnya menggunakan PCR sebagai persyaratan utama.

Pembentukan aturan PCR yang diberlakukan kemarin karena saya melihat adanya peningkatan resiko penularan akibat peningkatan mobilitas di Jawa Bali dan penurunan disiplin protokol kesehatan.

Sejujurnya saya tidak pernah terbiasa untuk melaporkan atau menunjukkan segala bentuk perbuatan yang bersifat donasi seperti ini,

Baca juga: Menteri Erick Thohir Dituding Terlibat Bisnis PCR, Staf BUMN Malah Rugi Banyak, Ini Alasannya

karena bagi saya jika tangan kanan memberi, tangan kiri tak perlu tahu.

Namun, saya berkesimpulan harus menjelaskan dengan detail sesuai fakta yang ada dikarenakan ada disinformasi yang efeknya tidak hanya menimbulkan kegaduhan tetapi juga memunculkan ketakutan bagi mereka yang punya niat tulus dan semangat solidaritas tinggi untuk melihat negeri ini bangkit lalu pulih dari pandemi.

Saya terus berharap agar semangat solidaritas yang digalang oleh berbagai pihak untuk menanggulangi pandemi, bisa bermanfaat bagi pulihnya NKRI.

Dan bukankah itu semua harapan kita bersama selama ini ?

Salam,
Luhut Binsar Pandjaitan" tulis Luhut lewat akun @luhut.pandjaitan Kamis (4/11/2021) yang dikutip TribunnewsSultra.com.

Baca juga: Penyebab Tarif RT-PCR Turun Rp300 Ribu di Kota Kendari, Harga Pokok Komponen Tes Jadi Faktor Penting

Dalam klarifikasinya itu Luhut menegaskan bahwa keuntungan PT GSI lebih banyak digunakan untuk tes swab gratis pada warga kurang mampu dan tim medis garda terdepan.

(TribunnewsSultra.com/Nina Yuniar) (Kompas.com)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Luhut Dilaporkan ke KPK soal Bisnis PCR, Jubir: Kita Tak Khawatir"