Breaking News:

Berita Konawe Selatan

LMC Sultra Desak Kompolnas Usut Arogansi Oknum Kepolisian saat Demonstrasi di PT GMS Konawe Selatan

Serta tidak menggunakan senjata api untuk membubarkan masyarakat yang sedang melakukan aksi protes.

Istimewa
Ketua LMC Sultra Julianto Jaya Perdana 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Law Mining Center (LMC) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengecam tindakan represif kepolisian yang di duga membubarkan massa aksi tidak berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepolisan.

Masa aksi tersebut tergabung dalam Front Mahasiswa dan Masyarakat Pesisir Laonti, berunjuk rasa terkait Site PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS) di Desa Wia-Wia, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, beberapa waktu lalu. 

Ketua LMC Sultra Julianto Jaya Perdana, beranggapan pihak oknum kepolisian seharusnya dalam membubarkan massa aksi di Kecamatan Laonti, tidak bersikap arogan.

Serta tidak menggunakan senjata api untuk membubarkan masyarakat yang sedang melakukan aksi protes.

"Seharusnya kepolisan tidak menunjukan sikap arogansi dalam mengamankan massa aksi, kembali lagi kita melihat apakah dengan cara memberikan tembakan peringatan atau membawa senjata laras panjang di benarkan sesuai dengan SOP Protaf kepolisian dalam memberikan Keamanan dan Kenyamanan?" ucapnya, Senin (20/9/2020). 

Baca juga: Polisi Tetapkan 3 Petugas Lapas Kelas I Tangerang sebagai Tersangka terkait Insiden Kebakaran

Menurut Mahasiswa Hukum UHO itu, pengamanan tersebut di duga telah bertentangan dengan pasal 13 Huruf (a) Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. 

"Spontanitas aksi di site PT GMS Kecamatan Laonti, seharusnya protap pengamanan mengacu pada pasal 13 Huruf (a) perkap 9/2008 perintah undang-undang mewajibkan pihak pengamanan untuk melindungi hak asasi manusia, namun beberapa video amatir yang beredar tidak seharusnya menimbulkan aksi reaksi antara masyarakat," katanya.

 Julianto menyayangkan penggunaan senjata api saat polisi melakukan tembakan peringatan untuk membubarkan massa.

Menurutnya protap dalam membubarkan massa aksi di duga tidak di benarkan dalam undang-undang. 

Pasalnya, atas uraian tersebut di duga tidak sesuai dengan regulasi Peraturan Kapolri nomor 8 tahun tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru Hara. 

Suasana detik-detik polisi bubarkan pendemo pakai senjata api di Desa Sangi-sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Suasana detik-detik polisi bubarkan pendemo pakai senjata api di Desa Sangi-sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). (Istimewa)

Kompolnas atau Komnas HAM harus segera bertindak, karena pihaknya menduga ada yang keliru dengan penanganan pengamanan dalam aksi unjuk rasa tersebut, bila melihat regulasi Peraturan Kapolri nomor 8/2010.

Baca juga: Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi Pimpin Dewan Pengurus Wilayah Partai NasDem Sultra

"Dalam pasal 1 ketentuan umum di duga tidak di benarkan dalam membubarkan masa aksi dengan menggunakan senjata api, kalau saya keliru apa iya di benarkan? Dan Kapolres Konawe Selatan harus mampu menjawab ini," ucapnya.

LMC Sultra juga mendesak Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan dan Lingkung Republik Indonesia (GAKKUM KLHK) dan DPRD Sultra untuk mengusut tuntas perihal dugaan pencemaran lingkungan serta menghentikan  kegiatan produksi sementara PT GMS.

"Karena bila berlarut-larut maka konflik horizontal akan terus terjadi. Bila perusahaan terbukti melakukan pencemaran lingkungan maka pihak korporasi dan penanggung jawab  harus di hukum seadil-adilnya, dan mata pencaharian masyarakat serta potensi lingkungan di perairan Wia-Wia akan semakin memburuk," tutupnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani) 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved