Curhat Supir Angkot di Kendari Terdampak PPKM, Pendapatan Menurun hingga 3 Kali Lipat

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Curhat supir angkutan kota atau angkot di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terdampak PPKM.

Gegara Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM, pendapatan menurun hingga 3 kali lipat.

Salah seorang supir angkot Masrin Thalib (21) mengatakan, kebijakan PPKM membuat pendapatan mereka menurun dari hari biasanya.

"Biasanya sehari saya bisa dapat kisaran Rp300 ribu hingga Rp400 ribu per hari. Saat PPKM hanya memperoleh Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per hari," katanya saat ditemui depan Pasar Basah Mandonga, Selasa (10/8/2021).

Menurunnya pendapatan disebabkan karena pelajar dan mahasiswa yang tidak lagi masuk sekolah atau ke kampus, melainkan belajar secara online.

Menurunnya pendapatan juga diperparah dengan biaya operasional terutama bahan bakar kendaraan.

Sebab, mobil terus beroperasi dengan rute yang sama, memakan banyak bahan bakar, namun tidak sepadan dengan jumlah angkutan penumpang yang sedikit.

Baca juga: Perpanjangan PPKM Level 3 Kendari Hingga 23 Agustus, Berikut Aturannya

"Apalagi ini BBM naik lagi mas, belum mutar cari penumpang uang habis buat mengisi bensin" ungkap Masrin.

Kini Masrin tak lagi kelling mencari penumpang, namun hanya menunggu penumpang di Pasar Basah Mandonga.

Ia khawatir pendapatan habis hanya untuk membeli bahan bakar.

Masrin berharap, sekolah tatap muka kembali digelar, agar penumpang yang didominasi pelajar bisa kembali naik angkot.

Senada dengan Masrin, keluhan turut ditumpahkan supir angkot yang lain, Imran (33).

Dirinya mengaku pendapatan para supir angkot makin sulit seiring dengan menjamurnya angkutan berbasis online.

"Apalagi kita harus bersaing dengan angkutan berbasis online, pendapatan semakin berkurang belum lagi di masa pandemi Covid-19," ucapnya di tempat yang sama.

Masrin dan Imran berharap kondisi yang menyulitkan mereka itu segera berlalu dan kehidupan dapat kembali normal.

"Utamanya saat ini dengan kondisi PPKM, tolong pemerintah turunkan kembali harga BBM," tuturnya.

PPKM Diperpanjang

Sebelumnya, aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 3 dan Level 2 di luar Jawa Bali diperpanjang.

PPKM kembali diperpanjang mulai Selasa, 10 Agustus 2021 hingga 23 Agustus 2021.

Dalam perpanjangan tersebut, terdapat 45 kabupaten/ kota di luar Jawa Bali menerapkan PPKM Level 4.

Sebanyak 302 kabupaten/kota menerapkan PPKM Level 3 termasuk 16 daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Sedangkan, 39 kabupaten/ kota memberlakukan PPKM Level 2 termasuk 1 kabupaten di Provinsi Sultra.

Meski diperpanjang, aturan PPKM level 3 dan level 2 kian longgar seperti sekolah tatap muka, mal, pasar, warung makan, tempat ibadah, pesta pernikahan, diperbolehkan secara terbatas.

Berikut aturan PPKM Level 3 dan Level 2 di luar Jawa Bali selengkapnya dikutip TribunnewsSultra.com dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 32 Tahun 2021.

Baca juga: PPKM Kendari, Konawe, Kolaka, Baubau Diperpanjang, 1 Kabupaten di Sulawesi Tenggara Naik Level 3

Pengaturan untuk wilayah yang ditetapkan sebagai assesmen dengan kriteria level 3 (tiga) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/ atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:

1. SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;

2. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.

b. Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) Work From Home (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) Work From Office (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

d. Industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran Covid-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;

e. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/ outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur Pemerintah Daerah;

f. Pelaksanaan kegiatan makan/ minum di tempat umum:

1. Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah;

2. Rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) dan menerima makan dibawa pulang/ delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

3. Restoran/ rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in);

g. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:

1. Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat; dan

2. Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,

h. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

i. Tempat ibadah (masjid, musholla, gereja, pura, vihara, dan klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% atau maksimal 50 orang dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

j. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah daerah setempat;

k. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah daerah setempat;

l. Kegiatan olahraga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:

1. Diselenggarakan oleh pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan

2. Olahraga mandiri/ individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;

Untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan di tempat;

Baca juga: Pencairan Bantuan Sosial Tunai PPKM di Sultra Segera Tuntas, Penerimanya Capai 69 Ribu 

n. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;

o. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

p. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:

1. Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);

2. Menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 3 serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan

4. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,

q. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker.(*)

(TribunnewsSultra.com/Husni Husein)