Ketua Demokrat Sulawesi Tenggara Minta Kader Berkhianat ke Moeldoko Tak Dihakimi dan Dicela

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra) Muhammad Endang SA meminta seluruh anggotanya tidak menghakimi kader pengkhianat.

Permintaan Endang itu dilontarkan menyusul putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoli.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat versi KLB.

"Kader yang ke KLB agar tidak dihakimi dan dicela," kata Muhammad Endang kepada Tribunewssultra.com, melalui pesan whatsapp messenger, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: Pesan AHY ke Kader Demokrat Sultra, Dilarang Euforia Tanggapi Putusan Menkumham Tolak KLB Moeldoko

Baca juga: Respon AHY Usai Menkumham Tolak KLB Kubu Moeldoko: Ambil Hikmahnya Ini Momentum Untuk Bangkit Lagi

Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra mengatakan, nasib kader yang berkhianat diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Endang menyebut, ada sejumlah kader yang menyeberang ke KLB Deli Serdang, tapi ia tak mau menyebutkan jumlahnya.

Mengenai jumlah itu nanti disampaikan lewat DPP Demokrat di Jakarta.

Hanya saja, kader yang "selingkuh" tersebut menggunakan dua modus berbeda.

"Ada yang kasih mandat untuk utus pengurusnya dan ada yang hadir langsung," katanya.

KLB Moeldoko Ditolak

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat versi KLB.

Ia mengatakan, Partai Demokrat versi KLB memohon pengesahan KLB terkait perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta perubahan kepengurusan Partai Demokrat.

Tata cara pemeriksaan dan verifikasi berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 34 Tahun 2017.

Pada 16 Maret 2021, Menkumham menerima surat dari Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun.

Mereka menyampaikan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).