Pilih AHY atau Moeldoko Hasil KLB Demokrat? Kader Kendari Ogah Komentar, Tunggu Petunjuk Provinsi

“Saya mewakili 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 34 provinsi, mewakili Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 514 kabupaten/kota, juga ribuan anggota Fraksi Demokrat baik di pusat maupun daerah," ungkap AHY.

"Saya juga berdiri di sini karena telah mendapatkan mandat dan amanah dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah yang telah diberikan di Kongres V Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 lalu."

"Kongres yang sah, demokratis, dan juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM." imbuhnya.

Lebih lanjut AHY menegaskan jika KLB Partai Demokrat di Sumut adalah ilegal.

"Apa yang mereka lakukan tentu didasari oleh niat yang buruk. Juga dilakukan dengan cara-cara yang buruk."

"KLB ini jelas tidak sah, ada yang mengatakan bodong, abal-abal."

"Mengapa? Karena KLB ini tidak sesuai, tidak berdasar pada konstitusi Partai Demokrat yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Artinya, KLB tersebut tidak memiliki dasar hukum partai yang sah," ungkap AHY.

Dia juga mengaku sudah mendengar kabar terpilihnya Moeldoko sebagai ketua umum versi KLB Demokrat tersebut.

Moeldoko jadi Ketua Umum

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menerima pemilihan dirinya sebagai Ketua Umum Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Moeldoko menerima dipilih jadi Ketum Partai Demokrat tandingan melalui panggilan suara.

"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ungkap panitia KLB kepada Moeldoko melalui panggilan telepon, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV.

Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan sejumlah pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya.

"Walaupun secara aklamasi memberikan kepercayaan kepada saya. Tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujarnya.

Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung, Moledoko pun menerima.