Fakta Demo 1 September 2025 di Kendari Sulawesi Tenggara, Ketua DPRD Hadapi Massa, Kawasan MTQ Sepi

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Berikut ini fakta demonstrasi yang digelar pada Senin (1/9/2025) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). 

Ribuan massa aksi yang tergabung dari berbagai latar belakang hingga kampus, mendatangi Kantor DPRD Sultra.

Kantor tersebut beralamatkan di Jalan Jalan Tebaununggu, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. 

Jaraknya, sekitar 1,2 kilometer baik ditempuh dengan kendaraan roda dua atau empat. 

Sementara dari arah Kantor Wali Kota Kendari, berjarak sekitar 2 kilometer.

Di kantor inilah, sebanyak 45 anggota DPRD Sulawesi Tenggara melakukan rapat dan membahas kepentingan rakyat. 

Mereka terpilih melalui Legislatif pada 2024 lalu, mewakili 6 daerah pemilihan (dapil) yang tersebar di 17 kabupaten/kota se-Sultra.

Dalam aksi demonstrasi 1 September 2025, massa aksi datang sekitar pukul 11.00 WITA.

Baca juga: Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala Siap Mundur, Perjuangkan Tuntutan Mahasiswa Soal UU Perampasan Aset

Berikut rangkuman fakta-fakta di lapangan yang dipantau langsung jurnalis TribunnewsSultra.com:

1. Polisi-TNI Dikerahkan untuk Jaga Kantor DPRD

Aksi ini dijaga ratusan personel gabungan dari kepolisian, Satpol PP, serta TNI.

Hingga saat ini, demonstrasi masih berlangsung kondusif.

Sejak Minggu (31/8/2025) Kepolisian Daerah (Polda) Sultra menyiapkan sebanyak 800 personel kepolisian tanpa senjata api dikerahkan mengantipasi demo di Kota Kendari. 

Dalam mengamankan demonstrasi, ​pihak Polda Sultra menegaskan akan mengedepankan pendekatan humanis.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sultra, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, menyatakan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak setiap warga negara.

​"Kami akan melayani dan memberikan pelayanan yang terbaik agar proses penyampaian aspirasi dapat berjalan dengan baik," ujar Irjen Didik, Minggu (31/8/2025).

Mantan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini juga berharap aksi berjalan damai. 

"Kami berharap, mari sama-sama menjaga diri, saling menghormati, sehingga proses penyampaian pendapat bisa berjalan dengan baik," ujar mantan Kapolres Ambon ini.

​Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban tanpa kekerasan, Irjen Didik memastikan para personelnya tidak akan dibekali senjata api selama pengamanan.

"InsyaAllah tidak ada (senjata api), sepanjang demonstrasi berjalan dengan baik," ujar perwira tinggi polisi lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1990 ini.

2. Massa Berdatangan pada Waktu yang Berbeda

Dua gelombang pendemo dari kelompok mahasiswa dan ormas berdemo di kantor DPRD Sulawesi Tenggara. 

Mereka berdatangan setelah kelompok pertama diterima pimpinan DPRD, selanjutnya membubarkan diri.

Dua kelompok pengunjukrasa saat ini sudah berada di depan gerbang DPRD Sultra.

Salah satunya dari kelompok Cipayung Plus Kota Kendari, HMI, PMII, dan lainnya.

Adapula dari kelompok Gerakan Persatuan Mahasiswa Indonesia, serta Tamalaki Sultra.

Hingga saat ini, pengunjukrasa silih berganti berorasi dari atas mobil pickup berisi perangkat pengeras suara.

Di sisi lainnya, pimpinan DPRD, kepolisian, serta TNI menemui pengunjukrasa.

Negosiasi penyampapian aspirasi saat ini terus berlangsung.

Pimpinan DPRD dalam hal ini Ketua DPRD Sultra, Tariala, memastikan akan menerima aspirasi para pengunjukrasa.

Salah satu kelompok pengunjukrasa lainnya pun saat ini sudah diterima legislator Sultra. 

3. Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Temui Massa Aksi

Saat sekelompok pengunjuk rasa berada di depan Kantor DPRD Sultra, kelompok lainnya sementara diterima legislator.

Dialog bersama puluhan pengunjuk rasa berlangsung di ruang aspirasi DPRD Sulawesi Tenggara.

Pengunjuk rasa diterima Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, bersama pimpinan dan anggota DPRD lainnya.

La Ode Tariala, berjanji akan memenuhi tuntutan mahasiswa.

Hal ini disampaikannya di hadapan ratusan mahasiswa, yang menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Sultra, pada Senin (1/9/2025).

Kantor DPRD Sultra ini berlokasi di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.

Dalam pernyataannya, La Ode Tariala menegaskan dirinya siap memenuhi tuntutan mahasiswa yang tercantum dalam 3 poin.

“Saya atas nama Ketua DPRD, atas nama rakyat Sulawesi Tenggara, menyatakan tidak setuju atas kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI,” ungkapnya.

Tariala melanjutkan, pihaknya juga akan meminta pengesahan Undang-Undang atau UU Perampasan Aset dipercepat.

Kemudian menolak rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

UU Perampasan Aset adalah regulasi yang dirancang memulihkan aset negara berasal dari tindak pidana, terutama korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya.

Supaya negara bisa menyita dan mengambil alih aset ilegal, bahkan tanpa harus menunggu vonis pidana, melalui mekanisme disebut Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF).

Sementara RUU KUHAP, usulan pembaruan terhadap KUHAP 1981, mengatur prosedur hukum pidana di Indonesia, mulai penyelidikan, penangkapan, penahanan, hingga persidangan.

RUU ini disusun untuk menyesuaikan sistem hukum acara pidana dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan nilai-nilai HAM modern.

Tariala berkomitmen penuh, DPRD Sultra siap berjuang bersama masyarakat. Agar tuntutan tersebut segera disahkan.

“Saya atas nama Ketua dan anggota yang hadir pada kesempatan ini, apabila kami tidak memperjuangkannya, jangankan menjadi ketua DPRD, menjadi anggota saja saya siap mundur,” tutupnya.

4. Kawasan Tugu MTQ Sepi

Suasana dan aktivitas masyarakat disejumlah titik di Kota Kendari, terpantau lengang.

Kelengangan ini imbas gelombang aksi demo kelompok mahasiswa hingga masyarakat, Senin (1/9/2025).

Unjuk rasa terpusat di Kantor DPRD Sultra, Jalan Tebaununggu-Jalan Abdullah Silondae, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga.

Kawasan ini merupakan pusat Kota Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kantor legislator ini berhadapan dengan Tower Balai Kota Kendari.

Depan Kantor Wali Kota terdapat Tugu Religi Sultra, atau Eks MTQ Kendari.

Aktivitas perkantoran di kawasan inipun terpantau lengang seiring demonstrasi yang berlangsung.

Ribuan mahasiswa, pemuda, dan masyarakat memadati kawasan ini.

Sementara, aktivitas toko, kafe, hingga restoran di kawasan inipun lengang.

Berdasarkan pantauan TribunnewsSultra.com, sekitar pukul 13.00 wita, sebagian toko di sepanjang Jalan Ahmad Yani tutup.

Pusat perbelanjaan seperti Azko dan Sanya tetap beroperasi, hanya saja pintu masuknya buka separuh.

Kaca dan etalase pusat belanja itu tertutup.

Pun sekolah di kawasan ini tutup setelah siswa diliburkan sementara.

Mulai Sekolah Dasar Negeri (SDN) 84, Jalan Abunawas, Kelurahan Korumba, yang berada di Kawasan Eks MTQ, tak jauh dari Kantor DPRD Sultra.

Begitupun sekolah di sepanjang Jalan Ahmad Yani.

5. Sempat Memanas

Suasana demo di kantor DPRD Sulawesi Tenggara, Kendari, sempat memanas, namun cepat kondusif. 

Situasi tersebut saat pengunjukrasa dari beberapa kelompok terus merangsek masuk gerbang DPRD, Senin (01/09/2025) sekitar pukul 12.00 wita. 

Beberapa pengunjukrasa pun memanjati pagar DPRD. 

Lemparan air mineral sempat terjadi, namun tak lama. 

Pimpinan pengunjukrasa dari atas pick up menenangkan demonstran. 

Begitupun pimpinan DPRD, TNI, dan Polri. 

Situasi yang sempat memanas pun kembali kondusif. 

Perwakilan pengunjukrasa pun diterima satu persatu. 

Salah satu pick up pengunjukrasa pun diberi kesempatan masuk halaman kantor DPRD. 

Saat ini, salah satu kelompol tengah berdialog dengan Ketua DPRD Sultra, Tariala. 

Bersama Kapolda Sultra, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, Danrem 143 Haluoleo, Brigjen TNI Raden Wahyu Sugiarto, dan pimpinan Forkopimda lainnya. 

Baca juga: Mahasiswa USN Kolaka Geruduk Kantor DPRD, Soroti Tunjangan Fantastik dan Kinerja Dewan

Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD lainnya pun terlihat bersama Tariala. 

Ketua DPRD, Kapolda, Danrem, dan lainnya, pun silih berganti turun langsung bernegosiasi dengan pengunjukrasa di depan kantor DPRD. 

Setelah negosiasi, mereka pun melanjutkan dialog bersama perwakilan pengunjukrasa di ruang aspirasi DPRD. 

6. Tuntutan Massa Aksi Terkait Demo 1 September 2025

Dalam tuntutannya, mahasiswa maupun kelompok masyarakat menyuarakan sejumlah tuntutan.

Cipayung Plus misalnya dalam tuntutannya mendesak DPRD Sultra untuk mengeluarkan rekomendasi penolakan kepada DPR RI dan Presiden terhadap kenaikan tunjangan DPR RI.

Mengesahkan RUU perampasan aset hingga mendesak Presiden dan DPR RI mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menaikkan gaji guru honorer dan mendesak DPRD Sultra untuk responsif mendengar aspirasi masyarakat.

Di sisi lainnya, pengunjuk rasa juga mendesak pengusutan tuntas tragedi kematian Affan Kurniawan (21).

Affan sebelumnya berpulang setelah dilindas kendaraan taktis atau Rantis Brimob saat aksi unjuk rasa berujung ricuh di Pejompongan, Jakarta, 28 Agustus 2025.

Setelah penyampaian aspirasi diterima, beberapa kelompok pengunjuk rasa meninggalkan gedung DPRD.

Adapula yang masih bertahan dan melanjutkan aksinya.

Disusul gelombang demonstran lainnya yang datang silih berganti memadati kantor DPRD Sultra hingga siang menjelang petang ini. (*)

(TribunnewsSultra.com/Aqsa/Dewi Lestari/Desi Triana)