TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Sekretaris Jenderal atau Sekjen KemenkumHAM, Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto dilantik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra).

Andap Budhi Revianto dilantik bersama delapan penjabat kepala daerah lainnya yang masa jabatannya berakhir pada 5 September 2023.

Mantan Kapolda Sultra periode 2016-2018 dilantik sebagai Pj Gubernur Sultra menggantikan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi yang berakhir masa jabatannya.

Pelantikan sembilan Pj Gubernur tersebut dipimpin langsung Mendagri, Tito Karnavian di Gedung Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat.

Lewat video live streaming yang ditayangkan YouTube Kemendagri, Selasa (5/9/2023) pukul 09.00 Wita, tampak dihadiri Gubernur, Ali Mazi dan Wakil Gubernur, Lukman Abunawas.

Baca juga: Video Haru Momen ASN Peluk Gubernur Sultra Ali Mazi saat di Bandara Sehari Jelang Jabatan Berakhir

Selain itu, dari foto yang beredar seusai pelantikan Andap Budhi Revianto berfoto bersama sejumlah pejabat dan kepala organisasi perangkat daerah.

Mereka yaitu, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh, Sekda Sultra, Asrun Lio, Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil KemenkumHAM Sultra, Silvester Sili Laba.

Kemudian, Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu, dan beberapa Kepala OPD juga ikut menyaksikan pelantikan mantan Kapolda Sultra tersebut.

Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Muhammad Tito Karnavian mengucapkan selamat kepada para Pj Gubernur yang baru dilantik.

"Selamat kepada sembilan Pj Gubernur atas pelantikannya," ucap Tito Karnavian dikutip melalui YouTube Kemendagri RI, Selasa (5/9/2023).

Baca juga: Detik-detik Andap Budhi Revianto Dilantik Mendagri Sebagai Pj Gubernur Sulawesi Tenggara

Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri ini juga berterima kasih kepada para Gubernur yang masa jabatannya telah berakhir.

"Saya menyebut gubernur pada masanya bukan mantan gubernur yang mau menyempatkan hadir, ada Pak Ali Mazi juga," tutur Tito.

Ia mengatakan, pelantikan para Pj Gubernur ini melalui proses penilaian selama empat bulan sebelum ditentukan melalui Tim Penilaian Akhir (TPA), harus berstatus ASN dan menduduki jabatan struktural.

"Jadi proses cukup panjang, kalau dilihat ada yang latar belakang TNI, Polri, Sekda di tingkat provinsi, Kemendagri. Tapi semua sudah resmi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)," jelas mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)